Tekanan global yang membayangi industri petrokimia nasional dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri dalam negeri, terutama melalui diversifikasi bahan baku dan penguatan kapasitas produksi. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) bersama INAPLAS mengenai tantangan dan prospek industri kimia nasional di tengah krisis energi global.
Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono mengatakan, situasi tekanan yang terjadi saat ini justru membuka peluang untuk memperkuat fondasi industri petrokimia nasional agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada impor. Ia menilai, pemerintah dan pelaku industri perlu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengembangkan alternatif bahan baku.
“Situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan alternatif bahan baku, tidak hanya berbasis minyak bumi, tetapi juga dari gas, batu bara, hingga bio feedstock,” ujar Fajar.
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku petrokimia masih sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar 90 persen. Kondisi tersebut membuat industri rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis energi.
Selain diversifikasi bahan baku, penguatan kapasitas kilang minyak (refinery) di dalam negeri juga dinilai krusial untuk menjamin pasokan bahan baku seperti nafta. Tanpa peningkatan kapasitas, Indonesia dinilai akan terus bergantung pada impor.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Edi Rivai menambahkan, tekanan terhadap industri petrokimia telah berlangsung sejak pascapandemi COVID-19, terutama akibat overcapacity global dan masuknya produk impor berharga murah. Meski demikian, pelaku industri disebut tetap berupaya menjaga keberlangsungan produksi melalui strategi efisiensi dan adaptasi, termasuk penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat.
Di sisi lain, praktik dumping dari negara produsen besar seperti China dan kawasan Timur Tengah dinilai semakin menekan pasar domestik. Situasi tersebut memperkuat urgensi kebijakan perlindungan industri melalui instrumen trade remedies.
Meski menghadapi berbagai tekanan, pelaku industri menyebut hingga saat ini belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara luas. Hal itu dinilai mencerminkan ketahanan sektor petrokimia dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah situasi yang menantang.
Ketua Umum INAPLAS Suhat Miyarso menegaskan bahwa industri petrokimia dan plastik tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi industri hilir maupun sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi. Pelaku industri berharap pemerintah dapat mempercepat langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri, mulai dari pengembangan bahan baku domestik, peningkatan kapasitas produksi, hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri petrokimia nasional diyakini dapat bertahan sekaligus tumbuh lebih kuat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasar global pada masa mendatang.
