Konflik bersenjata di Timur Tengah kembali menegaskan dampaknya yang cepat terhadap stabilitas pasar energi global. Eskalasi terbaru yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai bukan sekadar persoalan regional, melainkan berpotensi mengganggu keamanan pasokan energi dunia.
Perhatian utama tertuju pada Selat Hormuz, jalur laut sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Selat ini menjadi salah satu “chokepoint” energi paling penting di dunia karena volume minyak dan gas yang melintasinya sangat besar.
Dalam kondisi normal, sekitar 20–21 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz. Angka itu setara dengan hampir 20% konsumsi minyak global dan sekitar 30% perdagangan minyak dunia melalui jalur laut. Selain minyak, selat ini juga menjadi lintasan hampir 25% perdagangan LNG dunia. Sejumlah negara pengekspor minyak dan gas yang mengandalkan jalur ini antara lain Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, dan Qatar.
Arus energi tersebut terutama mengalir ke Asia. Disebutkan lebih dari 84% aliran energi menuju kawasan ini, sehingga negara-negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan dipandang paling rentan apabila terjadi gangguan serius di Selat Hormuz.
Sejarah menunjukkan setiap konflik besar di Timur Tengah kerap diikuti lonjakan harga minyak. Embargo Arab pada 1973 disebut menaikkan harga hingga 300% (dari US$3 per barel menjadi US$12 per barel). Revolusi Iran pada 1979 memicu lonjakan 179% (US$14 menjadi US$39), sementara invasi Irak ke Kuwait pada 1990 menaikkan harga lebih dari 135% (US$17 menjadi US$40).
Kenaikan juga tercatat pada konflik berikutnya, meski dalam skala berbeda. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 disebut menaikkan harga hingga 32% (US$28 menjadi US$37). Arab Spring dan konflik Libya pada 2011 juga dikaitkan dengan kenaikan 32% (US$95 menjadi US$125). Bahkan konflik terbatas, seperti serangan drone ke fasilitas Aramco Saudi pada 2019, dilaporkan mendongkrak harga lebih dari 15% dalam hitungan hari (US$60 menjadi US$69). Invasi Israel ke Palestina pada 2023 disebut menaikkan harga hingga 11% (US$83 menjadi US$92).
Menurut uraian dalam artikel, gejolak harga tidak hanya dipicu gangguan pasokan fisik, melainkan juga karena pasar minyak sangat sensitif terhadap “risk premium” geopolitik. Ancaman penutupan Selat Hormuz saja dinilai cukup untuk mendorong kenaikan harga.
Reuters dilaporkan menyebut eskalasi terbaru mendorong harga minyak Brent melonjak di atas 12% dalam satu hari. Sejumlah analis juga memperingatkan potensi harga menembus US$100 per barel apabila gangguan di Selat Hormuz berlangsung lebih lama.
Masalahnya, jalur alternatif untuk menggantikan Selat Hormuz terbatas. Infrastruktur pipa darat yang tersedia disebut hanya mampu mengalihkan sekitar 4,2 juta barel per hari, atau kurang dari 25% volume normal. Artinya, lebih dari 75% aliran minyak praktis tidak memiliki jalur pengganti.
Dalam skenario ekstrem penutupan penuh Selat Hormuz selama satu bulan, artikel tersebut menyebut harga minyak global berpotensi naik 50–80%. Jika konflik meluas, harga bahkan diperkirakan bisa melampaui US$150 per barel. Dampaknya diproyeksikan menjalar ke berbagai sektor: inflasi meningkat, biaya transportasi global naik, defisit fiskal negara importir membengkak, dan tekanan sosial menguat.
Bagi Indonesia, risiko tersebut dinilai nyata karena Indonesia merupakan net-importer minyak. Setiap kenaikan US$10 per barel disebut berpotensi menambah beban impor sekitar US$2,5–3 miliar per tahun. Tekanan ini diperkirakan akan terasa pada subsidi energi, defisit transaksi berjalan, serta stabilitas nilai tukar rupiah.
Artikel itu menilai kondisi ini semestinya menjadi alarm strategis nasional, mengingat ketergantungan impor yang tinggi—sekitar 1.000.000 barel minyak mentah dan BBM per hari—di tengah cadangan minyak domestik yang menurun dan implementasi teknologi peningkatan perolehan minyak (IOR–EOR) yang dinilai lamban.
Sejumlah agenda yang disorot untuk memperkuat ketahanan energi antara lain percepatan program IOR–EOR untuk meningkatkan lifting dari lapangan eksisting yang rata-rata memiliki recovery factor sekitar 35–40%. Contoh lapangan yang disebut sudah menerapkan teknologi peningkatan perolehan adalah Lapangan Duri dengan injeksi uap panas (steamflooding), serta beberapa lapangan yang menjalankan injeksi air berpola secara masif seperti Lapangan Zamrud.
Agenda lain adalah pembangunan strategic petroleum reserve (SPR) minimal setara 30–60 hari konsumsi, sebagaimana standar negara OECD. Disebutkan Indonesia saat ini memiliki cadangan BBM sekitar 22 hari, dan untuk mencapai cadangan 30 hari setidaknya diperlukan 45 juta barel minyak atau BBM.
Selain itu, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi juga ditekankan sebagai strategi ketahanan energi dan ekonomi, tidak semata terkait agenda perubahan iklim. Artikel tersebut menutup dengan penekanan bahwa ketahanan energi merupakan bagian dari ketahanan nasional, dan kesiapan menghadapi guncangan geopolitik menjadi pertanyaan penting bagi Indonesia.
