Dalam satu bulan terakhir, sejumlah pemimpin negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Amerika Serikat—Kanada, Inggris, Jerman, Finlandia, dan Korea Selatan—mengintensifkan pendekatan tingkat tinggi ke Beijing dengan mengadakan pertemuan bersama Presiden China Xi Jinping. Rangkaian kunjungan ini berlangsung di tengah memburuknya hubungan strategis AS–China serta meningkatnya spekulasi mengenai arah tatanan geopolitik global.
Manuver diplomatik tersebut juga beriringan dengan kontroversi kebijakan Presiden AS Donald Trump, termasuk klaim atas Greenland dan inisiatif Board of Peace untuk konflik Israel–Palestina. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini terjadi ketika unilateralisme regional menguat dan multilateralisme global dinilai meluntur, sehingga mendorong negara-negara untuk meninjau ulang ruang gerak kebijakan luar negeri mereka.
Sejumlah pengamat membaca rangkaian kunjungan ini sebagai sinyal pergeseran dunia menuju tatanan multipolar yang lebih cair, di mana distribusi kekuatan politik global semakin tersebar. Gambaran ini sejalan dengan konsep “G-Zero world” yang pernah diuraikan Ian Bremmer dalam Every Nation for Itself (2012), yakni kondisi ketika tidak ada satu kekuatan dominan yang bersedia atau mampu menyediakan kepemimpinan global.
Dalam dinamika tersebut, Strategi Pertahanan Nasional AS 2026 disebut menuntut sekutu-sekutunya memikul lebih banyak tanggung jawab keamanan dan biaya pertahanan di wilayah masing-masing. Perubahan penekanan ini dipandang mendorong negara-negara sekutu untuk memperluas manuver diplomasi pertahanan dan menjalin relasi langsung dengan kekuatan besar lain, termasuk China.
Kunjungan tingkat tinggi ke Beijing juga mencerminkan pengakuan bahwa China tidak hanya dipahami sebagai rival geopolitik AS, tetapi merupakan aktor sentral yang sulit diabaikan dalam pengelolaan isu-isu global, mulai dari stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga keamanan regional. Dalam dunia pasca-unipolar yang ditandai difusi kekuasaan, ketergantungan tunggal pada satu mitra strategis berpotensi mempersempit pilihan kebijakan negara-negara di tengah ketidakpastian yang meningkat.
Di sisi lain, pendekatan ini terkait dengan perubahan perilaku diplomasi negara-negara Barat non-AS yang kian menonjolkan pertimbangan praktis—politik maupun ekonomi. Kerangka ini kerap dijelaskan melalui logika “hedging strategy” sebagaimana dibahas Evelyn Goh dalam Hedging in Southeast Asia (2007): bukan netralitas, melainkan strategi untuk meminimalkan risiko dalam situasi tidak pasti dengan menjaga relasi secara simultan dengan kekuatan yang saling bersaing.
Dalam praktiknya, negara-negara tersebut tetap mempertahankan komitmen keamanan transatlantik, namun secara paralel membuka kanal diplomasi dan ekonomi dengan Beijing. Ketergantungan ekonomi pada pasar China—baik dalam rantai pasok, investasi, maupun agenda transisi energi—menjadi salah satu pendorong penting bagi pendekatan yang lebih luwes.
Kesadaran terhadap fenomena “weaponized interdependence”—ketika ketergantungan ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen tekanan—juga mewarnai kalkulasi kebijakan. Karena itu, memutus hubungan dengan China secara total dinilai dapat merugikan kepentingan domestik. Pendekatan yang muncul lebih mendekati “de-risking”: menjaga jarak strategis secara politik tanpa memutus hubungan ekonomi.
Ketidakpuasan terhadap gaya diplomasi AS di bawah Presiden Donald Trump yang dipandang berorientasi kekuasaan, unilateral, dan transaksional turut mendorong diversifikasi mitra strategis. Dalam kerangka ini, diplomasi langsung dengan Beijing menjadi salah satu instrumen untuk menegaskan bahwa kepentingan nasional negara-negara tersebut tidak selalu identik dengan preferensi geopolitik Washington.
Meski demikian, dinamika ini tidak serta-merta berarti terbentuknya blok kerja sama baru antara Barat (tanpa AS) dan China. Yang lebih mungkin muncul adalah kerja sama longgar berbasis isu, sebagaimana gagasan “post-alliance politics” yang dikemukakan Sven Biscop dalam European Strategy in the 21st Century (2019). Dalam pola ini, anggota aliansi tradisional cenderung bersikap situasional dan tematik: tetap berada dalam kerangka aliansi lama, tetapi secara selektif bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan isu tertentu.
Dengan demikian, kunjungan para pemimpin sekutu AS ke China dapat dipahami sebagai “issue-based alignment”, bukan pergeseran ideologis menyeluruh. Mereka dapat bekerja sama dengan Beijing dalam isu iklim, perdagangan, atau stabilitas global, sambil tetap bersikap kritis terhadap isu hak asasi manusia, keamanan, dan tata kelola internasional.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memberi pelajaran bahwa tatanan dunia yang semakin cair menuntut strategi adaptif. Sebagai negara menengah dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada pada posisi strategis untuk membaca perubahan dan memanfaatkan ruang manuver yang tersedia. Ketika negara-negara yang selama ini dekat dengan AS pun menerapkan strategi “hedging”, pendekatan non-blok Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai anomali. Prinsip bebas aktif dinilai perlu terus dipertahankan agar tetap relevan menghadapi dinamika hubungan internasional yang bergerak cepat.
