Seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, perhatian mengarah pada Beijing: sejauh mana Cina akan mendukung Iran, dan apa batas keterlibatannya bila konflik dengan Amerika Serikat (AS) benar-benar pecah.

Cina disebut muncul sebagai salah satu pemain kunci di tengah konfrontasi yang memanas antara Iran dan AS, ketika Iran juga menghadapi tekanan dari dalam negeri. Pada awal Januari 2026, demonstrasi massal dilaporkan terjadi di Iran, dipicu kesulitan ekonomi, ketidakpuasan politik, serta tekanan dari luar. Situasi itu disebut menjadi salah satu tantangan domestik paling serius bagi pimpinan Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Ketegangan domestik tersebut kemudian berkembang menjadi konfrontasi regional setelah Presiden AS Donald Trump mengerahkan sejumlah besar pasukan militer ke Timur Tengah dan mengeluarkan peringatan yang menuntut Iran membatasi program nuklir serta pengembangan misil balistiknya.

Di tengah protes, Cina dilaporkan membantu otoritas Iran menerapkan pemutusan komunikasi secara nasional. Pada 15 Januari 2026, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi juga mengecam ancaman AS sebagai kembalinya “hukum rimba.” Ia membandingkan apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika dengan tawaran Cina untuk memainkan “peran konstruktif” dengan membantu pemerintah dan rakyat Iran “tetap bersatu.”

Sementara itu, pada Sabtu (31/01), media Iran melaporkan bahwa Teheran berencana menggelar latihan angkatan laut bersama dengan Beijing dan Moskow di Samudra Hindia bagian utara pada pertengahan Februari 2026. Pengumuman tersebut memicu beragam klaim tidak terverifikasi di internet mengenai dugaan bantuan militer Cina kepada Iran, sekaligus spekulasi tentang kemungkinan Beijing turun tangan bila terjadi konfrontasi militer dengan AS.

Iran kian dekat dengan Cina

Selama bertahun-tahun, Cina menjadi salah satu mitra ekonomi dan diplomatik penting bagi Iran, terutama ketika Teheran menghadapi sanksi luas dari Washington dan tetap masuk daftar hitam Financial Action Task Force (FATF). Pembatasan ini menghambat akses Iran ke sistem keuangan global dan membuatnya lebih bergantung pada Cina untuk perdagangan serta dukungan politik.

Dimensi keamanan hubungan kedua negara disebut menguat setelah perang 12 hari Iran dengan Israel pada Juni 2025. Dalam beberapa bulan setelahnya, Iran dan Cina dilaporkan memperluas perjanjian kerja sama keamanan untuk meningkatkan pertukaran intelijen dan koordinasi menghadapi ancaman eksternal yang dipersepsikan.

Namun Hamidreza Azizi, analis keamanan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis (SWP) di Berlin, mengingatkan agar komitmen Beijing untuk membela pemerintah Iran tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, keterlibatan Cina di Iran dan kawasan sekitarnya pada dasarnya tetap pragmatis.

“Cina tidak muncul sebagai pembela Iran yang kuat setelah perang 12 hari dengan Israel dan kecil kemungkinan akan melakukannya jika terjadi intervensi militer AS,” kata Azizi.

Azizi membandingkan sikap itu dengan dukungan Cina kepada mitra regional lain. Ia mencontohkan, dalam bentrokan India-Pakistan 2025 di Kashmir, Beijing disebut menawarkan bantuan militer nyata kepada Islamabad, merujuk pada sejumlah sumber termasuk pejabat militer India. Menurutnya, dukungan semacam itu belum terlihat diberikan kepada Iran.

Pengaruh Cina di Iran dan batas kepentingan

Azizi menilai hubungan Iran-Cina terutama ditentukan oleh konfrontasi dengan AS. Sanksi AS mendorong Iran semakin dekat ke Cina, tetapi pada saat yang sama membatasi investasi dan kemampuan Beijing memperluas jejak ekonominya di Teheran.

“Untuk saat ini, Beijing tampak lebih fokus menentang tindakan sepihak AS daripada memastikan kelangsungan rezim Iran sendiri,” kata Azizi. Ia menambahkan, kerusuhan berulang dan korupsi yang meluas di Iran ikut memperkuat persepsi di Cina bahwa negara itu, di bawah kepemimpinan saat ini, merupakan lingkungan berisiko tinggi bagi investasi.

Ia menunjuk kesenjangan besar antara perdagangan Cina dengan Iran dibandingkan dengan negara-negara Teluk. Pada 2024, total perdagangan Cina dengan enam negara Dewan Kerja Sama Teluk—termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—mencapai sekitar US$257 miliar. Sementara itu, menurut data Beijing, perdagangan bilateral Cina-Iran pada tahun yang sama kurang dari US$14 miliar.

“Jadi, meskipun Cina memang ingin kawasan tetap stabil untuk melindungi kepentingan ekonomi dan energinya yang luas, kecil kemungkinan Beijing secara khusus berupaya mempertahankan pemerintahan Iran sendiri,” ujar Azizi.

CRINK dan persepsi “poros pergolakan”

Dari sudut pandang AS, kemitraan Iran dan Cina kerap dipandang sebagai bagian dari apa yang disebut Axis of Upheaval atau poros pergolakan—istilah yang merujuk pada kedekatan strategis, militer, dan ekonomi antara Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang dinilai bertujuan menantang tatanan global yang dipimpin AS. Poros ini sering disingkat menjadi CRINK.

Pejabat Eropa dan NATO juga menyoroti kecenderungan tersebut. Dalam pernyataannya di Parlemen Eropa pada 26 Januari 2026, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan “tidak dapat disangkal bahwa Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran semakin selaras.” Ia menambahkan bahwa meski kemitraan itu “belum terstruktur dengan baik,” keempat negara dinilai semakin siap menantang pengaruh Barat.

Di kalangan pembuat kebijakan AS, pandangan ini kerap melahirkan anggapan bahwa melemahkan Iran dapat sekaligus menekan kekuatan Cina. Namun Azizi menilai pemikiran semacam itu justru mendorong pendekatan konfrontatif Washington terhadap Teheran dan menjadi faktor yang membuat Iran makin mendekat ke Cina dan Rusia.

“Namun kenyataannya, Iran lebih membutuhkan Cina dibanding Cina membutuhkan Iran,” kata Azizi. Menurutnya, menganggap tekanan terhadap Teheran akan merugikan Beijing adalah keliru, dan melebih-lebihkan pentingnya aliansi tersebut berisiko memunculkan salah perhitungan, baik bagi pemerintah Iran maupun AS.