Ekonom ABN AMRO Rogier Quaedvlieg, Arjen van Dijkhuizen, dan Bill Diviney menilai Tiongkok berpotensi menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mereka mencatat, dua dasar yang sebelumnya digunakan AS untuk menerapkan tarif terhadap Tiongkok—tarif “timbal balik global” dan tarif terkait fentanyl—yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), kini tidak lagi berlaku.

Menurut mereka, penghapusan dasar tarif tersebut membuka kemungkinan AS menggantinya dengan tarif yang lebih rendah, yakni 15% berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Jika skema ini diterapkan, Tiongkok akan menghadapi tarif nominal yang lebih rendah dibanding sebelumnya, dengan asumsi pengecualian untuk elektronik konsumen tetap dipertahankan.

ABN AMRO menjelaskan bahwa sebelum keputusan Mahkamah Agung, tarif nominal AS terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Trump periode kedua mencapai 30%. Rinciannya terdiri dari 20% tarif timbal balik, serta komponen terkait fentanyl yang disebut telah dikurangi dari 20% menjadi 10%, sementara elektronik konsumen dikecualikan.

Mereka memperkirakan penurunan tarif dapat membantu memulihkan, setidaknya sampai batas tertentu, aliran perdagangan bilateral langsung AS–Tiongkok. Pemulihan ini dipandang positif bagi pertumbuhan, terutama setelah ekspor Tiongkok ke AS dilaporkan turun 20% pada 2025 dibandingkan 2024.

Meski demikian, ABN AMRO menilai gencatan senjata perdagangan yang lebih luas masih memiliki peluang untuk tetap bertahan. Alasannya, insentif kedua negara tidak hanya berkaitan dengan tarif, tetapi juga menyangkut “titik-titik kritis” di sektor strategis. Mereka mengingatkan bahwa pada Oktober tahun lalu, AS dan Tiongkok sepakat menunda selama satu tahun penerapan pembatasan yang lebih ketat, masing-masing terkait semikonduktor (oleh AS) dan ekspor tanah jarang (oleh Tiongkok).