Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tekanan besar akibat dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut, terutama karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penting perdagangan energi dunia.
Puan menjelaskan, gejolak global berdampak pada kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia juga menilai gangguan rantai pasok global turut meningkatkan biaya logistik dan distribusi, yang pada akhirnya berkaitan dengan ketahanan energi nasional.
“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi. Serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” kata Puan.
Ia menambahkan, situasi tersebut berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan biaya operasional juga dapat berdampak pada sektor industri dan transportasi, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kesempatan itu, Puan menyatakan DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dukungan tersebut mencakup upaya pemerintah bersama Bank Indonesia dalam melakukan mitigasi arus keluar modal asing, serta pengendalian harga kebutuhan pokok di tengah gejolak global.
“Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi. Yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Puan juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan agenda pembangunan nasional, serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Ia menyebut pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan agar masyarakat tetap dapat menikmati hasil pembangunan.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” kata Puan.
