Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ia secara khusus menyinggung ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama di jalur strategis Selat Hormuz, yang dinilai memberi tekanan besar bagi perekonomian nasional.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital perdagangan energi dunia sehingga gejolak di kawasan tersebut dapat berdampak luas.
Puan mengatakan, krisis yang terjadi tidak lagi sekadar isu regional karena telah memengaruhi rantai pasok global dan berujung pada meningkatnya beban biaya di dalam negeri. Ia menyebut sejumlah tekanan yang dirasakan Indonesia, mulai dari nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, hingga meningkatnya biaya logistik dan distribusi. Ia juga mengingatkan adanya tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global.
Selain itu, Puan menilai kenaikan biaya produksi dan impor berpotensi memicu inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar beban pelaku usaha, terutama sektor industri, transportasi, dan UMKM yang dinilai sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
Dalam kesempatan itu, Puan menyatakan DPR mendukung langkah strategis pemerintah dan Bank Indonesia untuk memitigasi dampak gejolak global. Dukungan tersebut antara lain terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, mitigasi arus keluar modal asing, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan bagi masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
Puan juga meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya prioritas pada disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial melalui konsolidasi fiskal serta penataan prioritas pembangunan nasional agar masyarakat tetap memperoleh manfaat pembangunan.
