Dinamika geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir membuat sektor energi tidak lagi sekadar isu komoditas, melainkan menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dan distribusi, serta meningkatnya kebutuhan energi di Asia memberi tekanan besar pada pasar energi global dan memicu kenaikan harga berbagai komoditas energi.
Direktur Eksekutif Rofirminer Institute Komaidi Notonegoro menyebut energi merupakan kebutuhan utama yang akan diprioritaskan saat terjadi krisis global. Menurut dia, dalam situasi krisis, kebutuhan yang paling utama diselamatkan adalah pangan dan energi. Pernyataan itu disampaikan Komaidi dalam keterangannya pada Selasa (12/5/2026).
Komaidi menjelaskan, lonjakan harga energi global saat ini lebih banyak dipicu faktor non-fundamental, terutama ketegangan geopolitik dan terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian pengguna dan konsumen sehingga harga minyak menjadi lebih tinggi dari seharusnya.
Kenaikan harga minyak dunia kemudian mendorong kenaikan harga energi lain, termasuk LPG dan LNG, karena kedua komoditas tersebut umumnya mengacu pada harga minyak mentah global. “Harga LPG dan LNG diindekskan ke harga minyak mentah jadi dia pasti ikut naik,” ujar Komaidi.
Di Indonesia, penyesuaian harga energi non-subsidi mulai terlihat pada LPG industri tabung 50 kilogram yang mengikuti kenaikan harga LPG global berbasis CP Aramco. Harga LPG industri tercatat meningkat sekitar 25%–26%, dari sekitar US$ 21,9 per MMBtu menjadi sekitar US$ 28,3 per MMBtu. Dalam rupiah, harga tabung LPG 50 kg naik dari kisaran Rp 850.000 menjadi sekitar Rp 1,068 juta per tabung pada Mei 2026.
Kenaikan juga terjadi pada solar industri non-subsidi. Harganya tercatat melonjak sekitar 77%–84%, dari sekitar US$ 22,7 per MMBtu menjadi sekitar US$ 43 per MMBtu pada Mei 2026. Secara nominal, harga solar industri naik dari sekitar Rp 14.200–Rp 14.500 per liter menjadi sekitar Rp 26.000–Rp 27.900 per liter.
Komaidi memperkirakan volatilitas harga energi masih akan berlangsung sepanjang 2026, terutama apabila konflik global terus berlanjut dan distribusi energi dunia tetap terganggu. Menurut dia, faktor non-fundamental semacam ini sulit diprediksi kapan akan berakhir dan seperti apa penyelesaiannya.
Ia juga menilai penyesuaian harga energi bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura disebut telah menyesuaikan strategi energi untuk menjaga keberlanjutan pasokan domestik.
Vietnam kini semakin bergantung pada LNG dengan harga yang mengikuti pasar spot Asia. Berdasarkan data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam mencapai sekitar US$ 27,81 per MMBtu. Di Filipina, harga LNG tercatat sekitar US$ 28,50 per MMBtu berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026.
Sementara itu, Singapura sebagai pusat perdagangan LNG regional mencatat harga gas yang lebih tinggi. Untuk sektor bulk industri, harga gas mencapai sekitar US$ 40,12 per MMBtu, sedangkan sektor retail umum mencapai sekitar US$ 47,54 per MMBtu. Kondisi ini menunjukkan tren kenaikan harga energi terjadi luas di kawasan ASEAN, terutama di negara-negara yang semakin bergantung pada pasokan LNG dan dinamika pasar energi global.
Lonjakan harga juga tercermin pada indeks energi internasional seperti Japan Korea Marker (JKM) dan Japan Customs-Cleared Crude (JCC). Sepanjang 2026, indeks JCC tercatat naik sekitar 97%, sementara JKM melonjak hingga 111%.
Kenaikan tersebut turut mendorong Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah berbasis JCC dan Brent. Pada April 2026, ICP bahkan tercatat meningkat sekitar 99% dibandingkan asumsi awal tahun.
“Memang harga LNG akan dikaitkan dengan harga minyak mentah. Kalau harga minyak tinggi maka harga LNG juga tinggi. Ini terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Komaidi.
Ia menambahkan, penyesuaian harga energi non-subsidi seperti LNG perlu segera dilakukan agar ekosistem energi domestik tetap sehat dan mampu menopang kebutuhan industri maupun masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga juga penting untuk menjaga fiskal negara sekaligus memastikan keberlanjutan sektor energi di tengah gejolak pasar global.
