Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan mendukung upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional yang selama ini dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Namun, Apjatel juga meminta adanya keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dengan keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy mengatakan jaringan telekomunikasi yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga disebut telah memicu kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.
Menurut Jerry, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan dinilai perlu tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasional operator.
Apjatel menilai tekanan ekonomi global berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Asosiasi menyebut lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan lima poin terkait dinamika relokasi jaringan telekomunikasi di berbagai daerah. Poin pertama, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan—terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya—agar segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Percepatan penyelesaian dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Kedua, Apjatel memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Jerry menyatakan asosiasi berkomitmen mendukung proyek strategis pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Sementara itu, untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan menghentikan sementara atau melakukan freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan moratorium sementara ini disebut diperlukan untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya di tengah meningkatnya tekanan biaya industri.
Selain itu, Apjatel menyatakan sedang melakukan pembahasan internal terkait skema penataan jaringan telekomunikasi yang dinilai ideal tanpa mengganggu operasional harian operator.
Sekretaris Jenderal Apjatel Zulfi Hadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan para pemangku kepentingan dalam penataan infrastruktur telekomunikasi nasional. Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Zulfi menegaskan, upaya menghadirkan internet murah, menjaga keselamatan publik, dan memastikan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan.
