Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menyoroti ketegangan di kawasan strategis Selat Hormuz yang disebutnya sebagai salah satu jalur penting perdagangan energi dunia. Menurutnya, kondisi tersebut telah memberi tekanan besar bagi perekonomian nasional.

Ia menjelaskan, dampak krisis di kawasan itu tidak lagi sebatas persoalan regional, melainkan mulai merambat ke dalam perekonomian Indonesia. Puan menyebut adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global.

Puan juga memperingatkan bahwa kenaikan biaya produksi dan impor berpotensi menekan daya beli masyarakat. Ia menilai situasi tersebut dapat memicu inflasi serta memperbesar beban pelaku usaha, terutama sektor industri, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

Dalam kesempatan itu, DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dan Bank Indonesia untuk memitigasi dampak gejolak global. Puan menekankan pentingnya upaya pengendalian arus keluar modal asing, menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, serta memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling terdampak.

Puan turut meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran. Ia menilai, dalam situasi global yang penuh tekanan, disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial perlu menjadi prioritas, disertai konsolidasi fiskal serta penajaman prioritas pembangunan nasional agar rakyat tetap memperoleh hak menikmati hasil pembangunan.