Indonesia menyerukan penguatan multilateralisme dan solidaritas global untuk melindungi hutan dunia di tengah meningkatnya tantangan geopolitik dan krisis iklim. Seruan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026) waktu setempat.
Di hadapan delegasi negara anggota PBB, Raja Juli Antoni menegaskan dinamika politik global tidak seharusnya menghambat upaya bersama menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan. Ia menilai ancaman perubahan iklim yang kian nyata menuntut aksi kolektif dan kerja sama lintas negara yang lebih kuat.
“Melindungi hutan dunia di tengah lanskap geopolitik yang kompleks saat ini memerlukan pembaruan semangat multilateralisme. Kita membutuhkan solidaritas yang semakin kuat serta aksi kolektif yang nyata untuk memastikan keberlangsungan hutan bagi generasi mendatang,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurutnya, hutan perlu dipandang sebagai aset global yang melampaui batas administratif dan kepentingan politik masing-masing negara. Karena itu, Indonesia mendorong penguatan kemitraan internasional dan kolaborasi multipihak guna memperbesar dukungan pendanaan, investasi hijau, serta pengembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di berbagai belahan dunia.
Raja Juli Antoni juga menekankan bahwa kerja sama internasional menjadi kunci untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat global. Ia menambahkan perlindungan lingkungan perlu tetap menjadi agenda bersama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik internasional.
Pesan Indonesia dalam UNFF21 tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi negara-negara anggota PBB bahwa komitmen terhadap kelestarian alam tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga masa depan bumi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam sidang itu, Menteri Kehutanan didampingi Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.
