JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan proses pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan optimal meski dunia menghadapi krisis global. Pemerintah, kata dia, tetap mengutamakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya learning loss pada siswa.
Penegasan itu disampaikan Pratikno dengan merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Menurut Pratikno, situasi krisis global justru perlu dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi nasional, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. “Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan tidak boleh menimbulkan learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Kemenko PMK, Selasa (24/3/2026).
Pratikno juga menyampaikan pemerintah sempat membahas kemungkinan penerapan metode pembelajaran hybrid, yakni kombinasi tatap muka dan daring. Namun, hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan metode tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Ia menyebut pemerintah lebih memprioritaskan pembelajaran langsung di sekolah demi menjaga kualitas interaksi serta efektivitas proses belajar siswa. Sejalan dengan itu, perhatian pemerintah turut difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sejumlah program strategis di bidang pendidikan.
Program prioritas yang disebutkan meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari agenda peningkatan mutu pendidikan nasional.
Di sisi lain, Pratikno menekankan pentingnya transformasi sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Ia mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Langkah efisiensi yang disorot mencakup pengurangan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat daring, serta penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) secara terukur. Menurutnya, transformasi kerja tersebut diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan global.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara yang lebih efektif dan efisien,” kata Pratikno.
