JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait keterlibatan dalam Board of Peace untuk penyelesaian konflik Palestina. Penjelasan itu disampaikan dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, langkah Indonesia bergabung dalam inisiatif internasional itu dipandang sebagai keputusan yang berani namun didasarkan pada perhitungan. Sejumlah pakar diplomasi yang hadir menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan realistis yang dinilai ditunjukkan Presiden.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Prabowo memahami risiko geopolitik yang menyertai keterlibatan Indonesia. Menurut Dino, Board of Peace merupakan opsi yang tersedia saat ini untuk merespons situasi di Palestina.
“Kesan saya adalah beliau mempunyai pendekatan yang realistis. Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Beliau sadar ini sarat risiko dan ketidakpastian,” ujar Dino dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dino juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam keterlibatan Indonesia. Ia menyebut Indonesia tetap memegang opsi untuk keluar apabila proses yang berjalan bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
“Kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” kata Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan keputusan Indonesia untuk bergabung telah melalui dua rangkaian konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Ia menyebut terdapat delapan negara Islam yang akan berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di Board of Peace.
Menurut Hassan, peran negara-negara tersebut penting agar proses yang berjalan tetap selaras dengan tujuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Ia juga menanggapi mekanisme diplomasi di luar jalur formal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan,” ujar Hassan.
Hassan menambahkan, pertemuan di Istana Merdeka memberikan pemahaman bahwa Indonesia tetap memegang kedaulatan penuh atas keterlibatannya. Pemerintah, kata dia, memiliki ruang untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menarik diri, bergantung pada perkembangan proses di lapangan.
“Semua tergantung pada bagaimana proses ini berjalan sesuai niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan tetap aktif dan pragmatis, namun tidak mengorbankan nilai-nilai dasar serta kedaulatan bangsa dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di tingkat internasional.
