Para pemimpin negara Asia Tenggara dijadwalkan berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7–9 Mei 2026, di tengah ancaman krisis energi, pangan, serta ketidakpastian ekonomi global.
Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri sejumlah agenda strategis, termasuk KTT BIMP-EAGA pada 7 Mei dan KTT ASEAN ke-48 pada 8 Mei yang digelar dalam sesi pleno dan retreat. Pemerintah menilai pertemuan tahun ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah stabilitas kawasan di tengah gejolak global yang belum mereda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan KTT ASEAN ke-48 akan menitikberatkan pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama terkait ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di Asia Tenggara.
Selain pertemuan para kepala negara, agenda ekonomi turut menjadi sorotan melalui ASEAN Economic Community (AEC) Council atau AECC Meeting yang berlangsung pada 7 Mei 2026 di Dusit Thani Cebu. Pertemuan tahunan para menteri ekonomi ASEAN itu dipimpin Filipina selaku Ketua ASEAN 2026.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut dipimpin Airlangga sebagai AEC Council Minister Indonesia. Para menteri membahas sejumlah isu strategis, mulai dari lanskap ekonomi global, transformasi digital, integrasi ekonomi kawasan, hingga proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah percepatan penyelesaian ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang disebut sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital di kawasan. Airlangga menyampaikan bahwa DEFA disebut hampir rampung dan tinggal memasuki tahap legal scrubbing sebelum ditandatangani pada ASEAN Summit November 2026.
Dalam keterangan yang sama, Airlangga juga menyebut ASEAN mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen sepanjang 2025. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan fundamental kawasan Asia Tenggara yang dinilai cukup solid di tengah tekanan global.
Di bawah kepemimpinan Filipina dengan tema “Navigating Our Future Together”, ASEAN mendorong penyelesaian 19 Priority Economic Deliverables (PED). Paket prioritas ini mencakup penguatan perdagangan dan investasi, percepatan transformasi digital, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, hingga pembangunan berkelanjutan.
