Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto mengusulkan pemerintah mempermudah pemberian rekomendasi bagi SPBU swasta untuk melakukan impor BBM secara mandiri. Usulan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan stok BBM Pertamina dan BBM bersubsidi di tengah krisis minyak global.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya tidak membatasi fleksibilitas pasokan BBM, terutama dalam situasi lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik. Ia menilai kebijakan yang membatasi impor oleh badan usaha swasta justru tidak selaras dengan kondisi krisis saat ini.
“Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, agak janggal bila pemerintah justru mempertahankan kebijakan yang membatasi fleksibilitas pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta,” kata Mulyanto, Selasa (24/3/2026).
Ia berpendapat pembatasan impor kepada pelaku usaha tidak lagi relevan di tengah situasi krisis minyak yang dipicu gejolak di Timur Tengah. Kebijakan tersebut, kata dia, berpotensi semakin membebani Pertamina sebagai penyangga utama distribusi energi nasional.
“Ini kan memberatkan Pertamina, sebagai satu-satunya penyangga utama distribusi energi nasional, tanpa berbagi beban dengan sektor swasta,” ujarnya. “Apalagi di saat krisis energi seperti sekarang ini,” tambahnya.
Mulyanto juga menyoroti dampak ketika pasokan BBM di SPBU swasta terganggu. Dalam kondisi itu, masyarakat dinilai terpaksa beralih ke SPBU Pertamina, yang pada gilirannya dikhawatirkan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi dan berpotensi menambah beban APBN.
“Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain justru menciptakan kondisi yang memperbesar konsumsi BBM bersubsidi,” jelasnya.
Ia menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi sinyal bahwa sistem distribusi energi nasional masih bersifat sentralistik. Karena itu, dalam kondisi krisis energi global, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah khusus, bukan mempertahankan prosedur birokratis yang kaku dan lambat.
Mulyanto pun mendorong pemerintah segera membuka ruang bagi badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, diversifikasi pasokan energi perlu ditempatkan sebagai kebutuhan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu entitas.
“Diversifikasi pasokan energi bukan pilihan, melainkan keharusan. Ketergantungan tunggal pada satu entitas hanya akan memperbesar risiko sistemik,” ucap Mulyanto.
Ia memperingatkan, kegagalan merespons situasi dapat berujung pada persoalan yang lebih luas, mulai dari kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. “Pemerintah harus segera berbenah. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan energi yang tidak adaptif dan tidak responsif terhadap realitas krisis global,” pungkasnya.
