JAKARTA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dinilai bukan sekadar gangguan distribusi biasa. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menyebut situasi tersebut sebagai bukti bahwa kebijakan energi pemerintah belum siap menghadapi tekanan krisis global yang tengah berlangsung.
Mulyanto menilai pemerintah semestinya segera mempermudah rekomendasi bagi SPBU swasta untuk melakukan impor mandiri. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar tekanan terhadap SPBU Pertamina serta konsumsi BBM bersubsidi dapat diantisipasi.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, ia menilai janggal apabila pemerintah justru mempertahankan kebijakan yang membatasi fleksibilitas pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta.
Mulyanto, yang merupakan Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024, menyatakan pelaku usaha tidak diberi kemudahan untuk mengimpor BBM secara langsung dan harus bergantung pada Pertamina. Ia menilai kondisi itu mencerminkan pendekatan sentralistik yang tidak relevan di tengah krisis minyak.
“Ini kan memberatkan Pertamina, sebagai satu-satunya penyangga utama distribusi energi nasional, tanpa berbagi beban dengan sektor swasta,” ujarnya. “Apalagi di saat krisis energi seperti sekarang ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan ketika pasokan BBM di SPBU swasta terganggu. Masyarakat, menurutnya, akan beralih ke SPBU Pertamina, sehingga konsumsi BBM bersubsidi diduga meningkat dan berpotensi membebani APBN secara signifikan.
“Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain justru menciptakan kondisi yang memperbesar konsumsi BBM bersubsidi,” jelasnya.
Mulyanto menilai pemerintah tidak boleh menutup mata karena kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi alarm bahwa sistem distribusi energi nasional masih bersifat sentralistik. Dalam kondisi krisis energi global, ia mendorong pemerintah mengambil langkah khusus dan tidak mempertahankan prosedur birokratis yang kaku dan lambat.
Ia pun meminta pemerintah membuka ruang bagi badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, diversifikasi pasokan energi merupakan kebutuhan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu entitas.
Mulyanto memperingatkan kegagalan membaca situasi tersebut dapat memicu krisis yang lebih luas, mulai dari kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah segera berbenah agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan energi yang dinilainya tidak adaptif dan tidak responsif terhadap realitas krisis global.
