Jakarta — Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo, menilai program makan bergizi gratis (MBG) diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak terprediksi. Menurutnya, program tersebut merupakan intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa.
Fakhrido mengakui, MBG memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan nutrisi. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.
Ia mengatakan, tekanan ekonomi global tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga dirasakan negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika. Namun, menurutnya, tanggung jawab sosial negara tetap harus dipenuhi, dan negara-negara tersebut tidak menghentikan program makan siang di sekolah (midday meal) yang mereka jalankan.
“Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG,” ujar Fakhrido dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Fakhrido juga menyoroti fenomena banyaknya orang tua di Indonesia yang bekerja dari pagi hingga malam, bahkan menjalani lebih dari satu profesi. Kondisi itu, menurutnya, dapat membuat perhatian terhadap pemenuhan gizi anak terabaikan.
Ia menilai keberadaan MBG dapat meringankan beban orang tua dengan memastikan anak memperoleh asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University itu juga menekankan bahwa nutrisi yang diberikan melalui MBG bukan sekadar untuk membuat anak kenyang, melainkan berperan dalam membentuk kemampuan berpikir.
Menurutnya, intervensi pada level pendidikan tinggi tidak akan berhasil jika fondasi gizi sejak usia dini rapuh. Ia menambahkan, tanpa gizi yang baik, skor PISA Indonesia akan sulit bersaing, dan target Indonesia Emas 2045 berisiko hanya menjadi angan-angan.
Meski demikian, Fakhrido mendorong agar efisiensi anggaran MBG ditingkatkan. Ia berharap pemerintah melakukan studi komparatif untuk menekan biaya tata kelola tanpa mengurangi kualitas gizi, serta menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan evaluasi dampak.
Ia mengusulkan agar evaluasi tersebut mencakup pertanyaan apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran sekolah, efektif menaikkan skor IQ anak, atau berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal. Ia juga menyarankan perbandingan dengan program serupa yang dinilai memiliki efisiensi tinggi, seperti di India dan Brasil.
“Menurut saya, selama ini studinya sangat kurang terkait MBG ini. Belum banyak yang melakukan,” katanya.
Fakhrido menegaskan, tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan MBG akan terus dihantui kontroversi. Namun ia menilai, sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia, program tersebut merupakan langkah berani yang perlu dikawal bersama.
Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M Kes, menilai MBG merupakan solusi konkret pemerintah untuk menjawab kekhawatiran atas semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Ia juga berpendapat program ini, jika dimaksimalkan, dapat menggerakkan perekonomian melalui pengolahan pangan lokal.
Menurut Rita, tujuan MBG adalah mendekatkan dan memudahkan akses anak terhadap makanan bergizi. Salah satu kunci keberhasilan program, katanya, adalah diversifikasi menu agar tidak hanya berorientasi pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe.
Ia menambahkan, penggunaan pangan lokal dapat menjadi strategi menjaga stok pangan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput, serta menjadi kunci efisiensi anggaran yang selama ini menjadi perdebatan publik. “Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata,” katanya.
