Dalam tiga tahun terakhir, Kepolisian Diraja Malaysia (RMP) mencatat lebih dari 250 penangkapan terkait pelanggaran terorisme. Pada 2016, tercatat 115 penangkapan, meningkat 40 persen dibandingkan 82 pada 2015. Angka ini juga naik signifikan dari 59 penangkapan pada 2014 dan hanya empat pada 2013. Selain itu, polisi berhasil menggagalkan 14 rencana serangan selama periode tersebut. Namun, pada Juli 2016, sebuah granat tangan dilemparkan ke sebuah klub malam di luar Kuala Lumpur yang melukai delapan orang, menandai serangan pertama yang dikonfirmasi terkait kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Malaysia.

Ancaman terorisme di Malaysia bukan hal baru dan berlangsung sejak masa kemerdekaan pada 1957. Selain teroris komunis yang pernah menimbulkan keadaan darurat selama tiga dekade, RMP juga memantau keberadaan berbagai kelompok teroris lain dengan latar ideologi beragam. Kelompok-kelompok ini meliputi separatis seperti Pembebasan Macan Tamil Eelam dan Internasional Babar Khalsa, serta kelompok regional seperti Darul Islam dan Jemaah Islamiyah.

Evolusi Ancaman Terorisme di Malaysia

Kelompok seperti ISIS merupakan evolusi dari lanskap terorisme di Malaysia. Terdapat empat tren utama yang mencirikan perubahan ancaman ini, yaitu: penyebaran daya tarik ke berbagai demografi, munculnya terorisme bunuh diri, otonomi pelaku, dan proses perekrutan yang relatif singkat.

Berbeda dengan perang di Afghanistan pada 1980-an dan Bosnia pada 1990-an yang hanya menarik pejuang laki-laki, konflik di Suriah juga melibatkan wanita dan keluarga. Dari lebih 60 warga Malaysia yang diketahui berangkat ke Suriah dan masih hidup, terdapat 12 wanita dan 17 anak-anak. Beberapa keluarga secara keseluruhan melakukan hijrah ke Suriah dengan harapan membangun kehidupan baru sesuai dengan gambaran janji sebuah negara Islam puritan dan zaman keemasan Islam yang dijanjikan oleh kelompok seperti ISIS.

Pada Januari 2017, sekitar 20 militan Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Suriah. Yang menjadi perhatian khusus adalah adanya sembilan pelaku bom bunuh diri asal Malaysia. Fenomena ini menjadi sebuah lompatan psikologis besar mengingat tabu agama dan budaya terkait bunuh diri di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia. Beberapa pelaku dilaporkan terdorong oleh rasa putus asa dan keinginan untuk membuktikan nilai diri melalui pengorbanan. Ada pula yang meyakini bahwa tindakan mereka akan dihitung sebagai kemartiran yang menjanjikan kehidupan setelah kematian di surga.

Ancaman dari Pelaku Otonom

Polisi Malaysia menganggap ancaman dari pelaku-pelaku tunggal atau otonom lebih berbahaya dibandingkan kelompok terorganisir seperti ISIS. Pada 2016 terjadi beberapa percobaan serangan yang dilakukan oleh individu yang terinspirasi oleh ISIS, seperti insiden seorang remaja yang menggunakan pisau untuk menyandera seorang wanita di supermarket. Meski tidak jelas berapa banyak pelaku yang secara langsung diperintahkan oleh ISIS, propaganda kelompok ini, termasuk dari lengan berbahasa Melayu yang dikenal sebagai Katibah Nusantara, terus mendorong serangan individu dengan tujuan menimbulkan kekacauan.

Peran Media Sosial dan Kontra-Narasi Pemerintah

Perekrutan militan Malaysia ke dalam kelompok teroris sebagian besar dipengaruhi oleh media sosial. Pada Mei 2015, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi melaporkan bahwa 75 persen dari lebih 100 orang yang ditangkap direkrut melalui platform ini. Sebagian besar militan Malaysia yang berada di Suriah, sekitar 95 persen, juga direkrut lewat media sosial. Penggunaan teknologi ini memudahkan pelaku melakukan sumpah setia secara online melalui aplikasi chatting.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Malaysia telah menginisiasi upaya kontra-narasi, seperti pendirian Pusat Regional Digital Komunikasi Counter-Messaging (RDC3). Meski demikian, efektivitas program ini masih sulit diukur dan tantangan utama terletak pada defisit kepercayaan antara pemerintah dan sasaran pesan kontra-narasi. Oleh karena itu, strategi kontra-terorisme perlu mengedepankan penegakan hukum dan peran institusi pemerintahan secara operasional.

Peran Teknologi dan Kompleksitas Pelaku Teror

Teknologi mempercepat proses radikalisasi, namun terorisme tidak muncul secara instan. Data tahanan di Malaysia menunjukkan bahwa pelaku terorisme berasal dari berbagai latar belakang profesional, pendidikan, dan usia, mulai dari 15 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Mereka meliputi montir, personel militer, ulama, pegawai pemerintah, hingga seniman. Motivasi mereka beragam, mulai dari pencarian tujuan hidup, petualangan, hingga penebusan diri, serta reaksi terhadap ketidakadilan yang dirasakan di dalam maupun luar negeri.

Salah satu tokoh radikal Malaysia yang dikenal adalah Ahmad Salman Rahim, yang aktif secara online dan meninggal di Suriah pada awal 2016. Ia tergerak oleh ketidakpuasan terhadap kondisi politik dalam negeri dan penindasan terhadap Muslim di berbagai negara, serta berupaya memperbaiki ketidakadilan tersebut secara langsung.

Pentingnya Pendekatan Komprehensif dalam Penanggulangan Terorisme

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kelompok teroris, baik yang berlandaskan etnis nasionalisme maupun agama, berusaha memprovokasi perubahan politik melalui kekerasan. Karena akar radikalisasi dan ekstremisme bersifat struktural dan dangkal, strategi penanggulangan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak dari pemerintah dan masyarakat luas. Strategi tersebut juga harus mengatasi kegagalan politik yang nyata maupun yang dirasakan.

Seringkali, langkah anti-terorisme bersifat reaktif, lebih fokus pada pengelolaan gejala daripada penyebab. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan pencegahan kekerasan ekstremisme secara holistik dan komprehensif dianggap lebih tepat, meskipun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada implementasi nyata.

Terorisme terutama merupakan sarana kekerasan untuk mencapai perubahan politik, sehingga penanganannya harus didasarkan pada penegakan hukum dan langkah intelijen, bukan tindakan militer. Sebagai masalah politik, solusi yang luas dan inklusif diperlukan. Meskipun agama sering dikaitkan dengan terorisme, peranannya lebih bersifat gejala daripada penyebab utama. Menyederhanakan terorisme sebagai masalah agama dapat memperburuk situasi dan mengabaikan faktor kelemahan struktural pemerintahan yang mendasarinya.

Kerangka berpikir yang menghubungkan terorisme secara eksklusif dengan agama juga berpotensi menimbulkan kebijakan yang memecah belah dan mengecualikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadapi pertanyaan kritis mengenai motivasi individu dan keluarga yang memilih meninggalkan kehidupan nyaman mereka demi bergabung dengan lingkungan yang penuh risiko dan penderitaan.

Kelompok seperti ISIS muncul karena adanya kekosongan politik, sebagaimana kelompok seperti Al Qaeda sebelumnya. Mereka terus beradaptasi untuk bertahan dalam menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan mereka. Oleh karena itu, respons yang efektif dan penguatan institusi menjadi kunci dalam melawan ideologi terorisme ini. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu mengatasi berbagai penggerak terorisme di Malaysia, Asia Tenggara, maupun dunia. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menghasilkan gagasan konstruktif untuk perubahan yang damai dan berkelanjutan.