Yogyakarta – Sidang Promosi Doktor M. Alfan Alfian yang digelar di Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), berlangsung dengan diskusi yang menarik. Dalam sidang tersebut, Alfan Alfian mempresentasikan disertasinya yang berjudul Militer dan Demokrasi: Studi Negosiasi Demokrasi Militer dan Pemerintahan AKP di Turki (2002-2013).
Diskusi dalam sidang menyoroti mengapa Turki tidak mengalami kudeta militer, meskipun sejarahnya mencatat beberapa kali kudeta militer terjadi. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, selaku promotor sidang, menekankan pentingnya peran faktor eksternal, khususnya pengaruh Uni Eropa, selain faktor internal yang memperkuat kekuatan politik sipil di Turki.
Alfan Alfian menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), perubahan regulasi hubungan sipil-militer berjalan efektif dengan panduan Uni Eropa. Pada 2003, peran militer yang sebelumnya mendominasi Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga penentu kebijakan pemerintah sipil, berhasil direduksi.
Perubahan ini tidak berjalan mulus. AKP menghadapi dinamika politik yang cukup kompleks serta perlawanan dari kalangan militer dan oposisi. Alfian menguraikan empat pola negosiasi demokrasi antara pemerintahan AKP dan militer selama satu dekade terakhir, yaitu konfrontasi, akomodasi, dominasi, dan kompromi.
Lebih lanjut, Alfian menyampaikan bahwa AKP sempat menghadapi ancaman pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi dan penolakan terhadap Abdullah Gul sebagai calon presiden dari kalangan sekuler dan militer. Meski demikian, AKP tetap memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu 2011 dengan perolehan suara sebesar 49,8 persen. Hal ini membedakan posisi AKP dengan partai Mohamed Morsi di Mesir, yang meskipun menang pemilu dan pilpres, memiliki tingkat dukungan yang lebih rendah.
"Faktor kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan sangat berperan dalam menempatkan militer dalam bingkai supremasi sipil di Turki," ujar Alfan Alfian dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Jumat (30/1/2015).
Kasus-kasus kontroversial seperti Ergenekon dan Balyoz yang melibatkan para jenderal dan perwira militer, yang mulai diadili sejak 2010 dalam pengadilan terbesar sepanjang sejarah Turki, menjadi bukti kekuatan pemerintahan Erdoğan. Namun, Erdoğan juga menunjukkan sikap kompromistis dengan menyetujui pengadilan ulang atas kasus-kasus tersebut setelah tuntutan dari petinggi militer.
Alfan menekankan bahwa pengalaman Turki memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dan negara lain terkait hubungan sipil-militer. Meskipun diwarnai oleh dinamika politik yang tinggi, militer Turki mampu menahan diri dari intervensi politik dan kudeta, serta tampil profesional di tengah dinamika politik sipil.
"Berbeda dengan Mesir, stabilitas politik Turki terjaga dengan baik. Dukungan kelas menengah yang kuat ikut menggerakkan sentimen anti-kudeta, selain peran efektif Uni Eropa sebagai wasit," tambahnya.
Tokoh yang Hadir dalam Sidang Promosi
- Akbar Tandjung (Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar)
- Krisnina Akbar Tandjung
- Sigit Pamungkas (Anggota KPU)
- Baharuddin Aritonang (Mantan Anggota BPK)
- Ahmad Doli Kurnia (Ketua DPP Partai Golkar)
- Subandriyo (Sekjen Majelis Nasional KAHMI)
- Bursah Zarnubi (Ketua Umum DPP PBR)
- MT Arifin (Budayawan dan Pengamat Militer)
- Ichsan Loelembah (Mantan anggota DPD)
- Ahmad Zabadi (Dirut Lembaga Layanan Promosi Kemenkop dan UKM)