Globalisasi telah menjadi fenomena utama sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan peningkatan signifikan dalam perdagangan internasional, arus modal lintas negara, dan migrasi. Namun, sejak krisis finansial global 2007, gelombang globalisasi mulai meredup, dan sejumlah negara yang sebelumnya mengedepankan liberalisasi ekonomi kini menunjukkan kecenderungan deglobalisasi.

Contohnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menyatakan niatnya untuk membatalkan perjanjian perdagangan seperti Trans Pacific Partnership (TPP) dan meninjau kembali perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA). Selain itu, keputusan Inggris pada referendum 2016 untuk keluar dari Uni Eropa menandai sentimen proteksionisme yang meningkat di beberapa negara. Di wilayah Eropa, munculnya populisme juga menjadi fenomena penting yang diwarnai oleh kecurigaan terhadap elit dan lembaga mapan, serta gelombang penolakan pengungsi akibat konflik di Timur Tengah.

Dampak Global terhadap Perekonomian Indonesia

Dinamika global ini turut memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Sejak krisis multidimensional 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka 7 persen. Pertumbuhan kesejahteraan rata-rata penduduk juga melambat, sehingga Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan China.

Tekanan dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat membuat ekspor dan pengeluaran pemerintah sulit menjadi motor utama pertumbuhan. Penerimaan pajak yang stagnan di sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Program pengampunan pajak telah dilakukan sebagai upaya jangka pendek, namun transformasi struktural ekonomi dinilai perlu dilakukan agar perekonomian menjadi lebih modern, dengan pengurangan ketergantungan pada sektor primer dan sektor informal, serta percepatan industrialisasi.

Tantangan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional mengalami tekanan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Nilai tukar petani menurun dalam dua tahun terakhir, dan upah riil buruh tani turun lebih dari 4 persen. Karena mayoritas penduduk masih bergantung pada sektor pertanian, penurunan ini berdampak signifikan.

Selain itu, meskipun upah minimum meningkat setiap tahun, penurunan jam kerja di sektor industri menyebabkan anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja harus mencari pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Namun, sulitnya memperoleh pekerjaan tercermin dari lamanya waktu pencarian kerja yang meningkat dari rata-rata enam bulan menjadi satu tahun.

Ketimpangan dan Investasi yang Terbatas

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan memburuk akibat tekanan pada kelompok berpendapatan rendah dan praktik kapitalisme kroni. Saat ini, satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, sementara 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Kondisi ini berpotensi menjadi faktor risiko sosial dan politik.

Investasi sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian juga menunjukkan pertumbuhan rendah dalam empat tahun terakhir, sering kali di bawah 5 persen per tahun. Sebagian besar investasi berupa bangunan, sedangkan investasi di mesin dan peralatan relatif kecil.

Defisit Anggaran dan Tantangan Pendanaan

Belanja pemerintah yang agresif, disertai penerimaan pajak yang sulit ditingkatkan, menyebabkan defisit anggaran mendekati batas 3 persen PDB. Akibatnya, utang pemerintah meningkat dan dana masyarakat lebih banyak mengalir ke kas negara daripada ke perbankan, sehingga penyaluran kredit menurun. Fenomena ini yang disebut crowding out menekan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, Indonesia perlu menarik lebih banyak modal asing. Namun, kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu dan dominasi modal asing dalam bentuk portofolio yang mudah masuk dan keluar menuntut stabilitas makroekonomi yang kuat.

Dengan berbagai tekanan eksternal dan tantangan internal yang kompleks, perekonomian Indonesia menghadapi periode yang menuntut strategi kebijakan yang tepat agar dapat mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.