Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyatakan akan mendorong pegawai bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai salah satu langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai respons atas arahan pemerintah pusat untuk menekan konsumsi BBM di tengah dampak krisis global.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, Selasa (17/3), mengatakan pengurangan aktivitas perjalanan ke kantor diharapkan dapat membantu menghemat penggunaan BBM. Ia menegaskan Pemprov Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penghematan konsumsi BBM.
Pramono menyebut konflik yang berkepanjangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi menekan penyediaan energi, terutama gas dan BBM, termasuk di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di saat harga BBM telah mengalami kenaikan signifikan. Meski demikian, ia menilai ketersediaan BBM, khususnya di Jakarta, masih aman dan meyakini tidak akan terjadi aksi pembelian berlebihan atau panic buying.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya langkah proaktif untuk menghemat konsumsi BBM dengan mempertimbangkan kebijakan WFH. Ia menilai situasi global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM. Kenaikan harga energi, menurutnya, juga dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi.
Prabowo menyatakan Indonesia telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan mendasar. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki rencana di sektor energi yang akan dipercepat pelaksanaannya. Namun, ia menekankan penghematan konsumsi BBM tetap diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian global.
Di tengah kekhawatiran publik, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying BBM karena dapat memicu kelangkaan dan mendorong kenaikan harga. Ia menilai aksi memborong BBM tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi memperburuk situasi.
Tulus mendorong masyarakat mulai memikirkan strategi mitigasi dampak dengan mengendalikan konsumsi BBM, salah satunya melalui penggunaan angkutan umum untuk aktivitas harian. Ia juga meminta pemerintah menyusun kebijakan yang rasional dan holistik untuk pengendalian konsumsi BBM agar fenomena ini dapat disikapi secara rasional.
Menurut Tulus, penerapan WFH atau bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA), pengurangan hari kerja, dan pengurangan jam kerja—sebagaimana dilakukan banyak negara—dapat dipertimbangkan. Ia juga mewacanakan evaluasi kuota konsumsi BBM bersubsidi sebesar 60 liter per hari untuk pertalite. Tulus menyebut konsumsi pertalite rata-rata kendaraan pribadi secara nasional sekitar 19,5 liter per hari. Ia menilai evaluasi kuota BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih kecil dibandingkan opsi menaikkan harga BBM.
Lebih lanjut, Tulus mengakui perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dikhawatirkan dapat mendistorsi pasokan BBM secara global, termasuk Indonesia. Ia menilai kekhawatiran tersebut dapat dimengerti karena pasokan BBM dan gas elpiji Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah.
Ia juga mengingatkan bahwa aksi borong BBM sempat terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh dan Jember, karena warga khawatir kehabisan BBM. Menurutnya, jika tidak segera dimitigasi, aksi serupa dikhawatirkan dapat meluas.
