Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba mengimbau seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) sesuai regulasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kestabilan stok BBM, terutama jenis bahan bakar tertentu (subsidi), di tengah antisipasi potensi gangguan pasokan global.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Toba, Samuel Nainggolan, mengatakan ketentuan pembatasan pembelian mengacu pada surat keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut terkait upaya memenuhi kekurangan stok BBM yang tertahan di Selat Hormuz.

Samuel menegaskan, kondisi distribusi BBM di SPBU Kabupaten Toba hingga saat ini masih aman dan belum terlihat antrean. Namun, ia menilai langkah penghematan melalui pembatasan pembelian perlu diterapkan sebagai bentuk antisipasi, khususnya untuk BBM subsidi.

Menurutnya, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk mencegah pembelian dalam jumlah tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan isu konflik di Timur Tengah sebagai alasan terjadinya kelangkaan. Jika tidak dibatasi, Samuel menilai situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk penimbunan yang dapat memicu kelangkaan, meski distribusi saat ini masih aman.

Adapun ketentuan penyaluran untuk jenis bahan bakar tertentu (subsidi) yang dapat diberikan SPBU dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:

1) Kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang atau barang roda empat: paling banyak 50 liter per hari.

2) Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang atau barang roda empat: paling banyak 80 liter per hari.

3) Kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang roda enam maupun lebih: paling banyak 200 liter per hari.

4) Kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah): paling banyak 50 liter per hari.