ENDE — Rencana pengosongan kawasan pesisir Ndao yang menyasar 51 kepala keluarga (KK) ditunda Pemerintah Kabupaten Ende. Keputusan ini diambil setelah situasi konflik agraria di wilayah tersebut sempat memanas dan memicu penolakan warga.

Penundaan disampaikan menyusul aksi warga yang berlangsung di Gedung DPRD Ende pada Senin (23/2). Dalam aksi itu, warga bersama mahasiswa dari PMKRI dan IMM Cabang Ende menyuarakan penolakan terhadap surat perintah pengosongan dari Dinas PUPR yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada 27 Februari.

Warga menilai pesisir Ndao memiliki arti penting bagi kehidupan mereka, terutama sebagai penopang ekonomi yang telah dijalani selama sekitar dua dekade.

Merespons desakan tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mikhael Badeoda, berkoordinasi langsung dengan Bupati Ende. Hasil koordinasi itu menyepakati penundaan rencana pengosongan.

Menurut Mikhael, Bupati Ende memilih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan suasana bulan suci Ramadhan. Ia menyebut pemerintah tidak ingin muncul kegaduhan dan akan mencari solusi melalui pertemuan langsung dengan warga setelah Idul Fitri.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ende, Kevin Maldini Yusuf, menyampaikan apresiasi atas keputusan penundaan tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa penundaan bukanlah penyelesaian akhir atas persoalan yang terjadi.