Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa, 23 September 2025. Kedua pihak membahas situasi Suriah, terutama tantangan dalam masa transisi politik.
Dalam pernyataan bersama yang diunggah di platform X, Costa dan von der Leyen menyebut pertemuan tersebut berlangsung positif. Uni Eropa, menurut pernyataan itu, menegaskan kembali dukungannya terhadap “transisi yang tulus, inklusif, damai, dan dipimpin oleh rakyat Suriah, bebas dari campur tangan asing yang merugikan.”
Mereka juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan dialog politik, memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, serta mendukung pemulihan sosial ekonomi dan rekonstruksi Suriah.
Secara terpisah, al-Sharaa memperingatkan potensi ketidakstabilan baru di Timur Tengah apabila Israel menolak menandatangani pakta keamanan yang menghormati kedaulatan Suriah. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan Middle East Institute, ia menyampaikan harapan terhadap tercapainya kesepakatan, namun menyoroti serangan udara Israel di tengah kerentanan Suriah setelah pergantian rezim.
“Kami bukan pihak yang menciptakan masalah bagi Israel. Kami justru takut terhadap Israel, bukan sebaliknya,” kata al-Sharaa. Ia menilai situasi dapat memburuk jika Israel menunda perundingan dan terus melanggar wilayah udara maupun melakukan infiltrasi teritorial.
Al-Sharaa juga menolak wacana pembagian wilayah Suriah yang disebut Israel dilakukan dengan alasan melindungi minoritas Druze. Ia menilai pembicaraan mengenai pemisahan Suriah dapat berdampak ke negara-negara kawasan. “Yordania berada dalam tekanan, dan setiap pembicaraan tentang pemisahan Suriah akan merugikan Irak, merugikan Turki. Itu akan membawa kita semua kembali ke titik awal,” ujarnya.
Dalam sesi sebelumnya, al-Sharaa menurunkan ekspektasi terkait kesepakatan yang lebih luas yang mencakup pengakuan Israel. Ia kini memimpin pemerintahan transisi Suriah sejak Januari 2025, setelah Bashar al-Assad dilaporkan melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024, mengakhiri rezim Baath yang berkuasa sejak 1963. Pemerintahan baru tersebut menyatakan fokus pada reformasi politik dan ekonomi, pemulihan persatuan sosial, serta perluasan hubungan internasional.
