Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di tengah kenaikan harga pupuk dunia yang dilaporkan telah meningkat lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global. Kebijakan ini diumumkan pada Minggu (03/05/2026) sebagaimana dikutip dari situs pertanian.go.id.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus melindungi petani dari tekanan biaya produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo, yang disebut telah mengantisipasi potensi krisis pupuk global sejak dini.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah menilai situasi global memberi tekanan serius pada sektor pupuk. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah disebut memicu penutupan Selat Hormuz—jalur utama perdagangan pupuk dunia—sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen. Dampaknya, harga urea dilaporkan melonjak tajam dalam waktu singkat dan sejumlah negara mulai menghadapi ancaman krisis produksi pangan.
Penurunan harga pupuk bersubsidi ini mencakup beberapa jenis pupuk, antara lain urea, NPK, dan ZA. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya tanam petani pada musim tanam 2026 agar tetap optimal meski terjadi tekanan global.
Selain penyesuaian harga, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural dengan memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden. Kebijakan itu diklaim mempercepat alur distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk turut diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan langkah ini dapat menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026 agar pupuk tersedia tepat waktu.
Untuk memperkuat ketahanan stok, pemerintah juga menjalankan diversifikasi pasokan sejak 2025. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur impor tertentu sehingga dampak gangguan global dapat ditekan.
Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam serta memperluas akses pupuk bagi lebih dari 16 juta petani.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani tetap stabil. Pemerintah menyebut pendekatan hulu dan hilir ini sebagai strategi terpadu dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Mentan Amran juga menyatakan ketahanan pangan Indonesia berada dalam kondisi kuat, dengan cadangan beras pemerintah yang disebut telah melampaui 5 juta ton. “Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” kata Mentan Amran.
