Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah kenaikan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan tersebut merupakan antisipasi pemerintah terhadap potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal meminta jajaran terkait tidak menunggu krisis, melainkan mengambil langkah pencegahan melalui kebijakan.
Kebijakan penurunan harga ini muncul pada periode yang dinilai krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah disebut menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Pada saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Situasi itu berdampak pada lonjakan harga urea global yang disebut meningkat lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu.
Sejumlah negara di Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi risiko gangguan produksi pangan akibat kondisi tersebut. Pemerintah menilai penurunan harga pupuk bersubsidi dapat membantu menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.
Selain penyesuaian harga, pemerintah menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan deregulasi itu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 agar pupuk tersedia tepat waktu dan lebih mudah diakses.
Dari sisi ketahanan stok, pemerintah menyatakan telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Langkah ini ditujukan untuk meminimalkan dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China, sekaligus menjaga pasokan pupuk untuk musim tanam 2026.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk disebut diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, dengan tujuan mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan petani tidak merugi setelah berproduksi dan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Mentan Andi Amran juga menyampaikan ketahanan pangan Indonesia dinilai berada dalam kondisi kuat meski menghadapi ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Ia menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi bantalan strategis untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
