Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk dunia. Kebijakan ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sejak awal meminta jajaran terkait tidak menunggu krisis, melainkan menyiapkan langkah pencegahan melalui kebijakan.
Kebijakan penurunan harga pupuk disebut hadir pada momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang disebut menjadi lintasan sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Pada periode yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global dilaporkan melonjak lebih dari 40 persen hanya dalam hitungan minggu.
Situasi tersebut memunculkan risiko bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk, termasuk ancaman terhadap produksi pangan. Pemerintah menyatakan penurunan harga pupuk bersubsidi diharapkan menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.
Selain penyesuaian harga, pemerintah menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat alur penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 agar pupuk tersedia tepat waktu dan lebih mudah diakses.
Dari sisi ketahanan stok, pemerintah menyatakan telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Langkah ini ditujukan agar dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan, sehingga pasokan pupuk musim tanam 2026 tetap terjaga.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk bagi lebih dari 16 juta petani disebut diperluas, sekaligus untuk mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.
Di sektor hilir, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan petani tidak merugi setelah berproduksi dan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Mentan Amran menambahkan, ketahanan pangan Indonesia disebut berada dalam kondisi kuat meski menghadapi ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Ia menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, yang diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, sebagai bantalan strategis untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.
Menurut Amran, capaian tersebut ditopang kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog. Pemerintah menyatakan akan terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional melalui kebijakan yang terukur dan respons cepat agar petani tetap mampu berproduksi.
