Pemerintah Indonesia menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan harga pupuk global yang dipicu gangguan pasokan dunia. Kebijakan ini disebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden sejak awal menilai dunia bergerak menuju periode ketidakstabilan, sehingga pemerintah diminta mengambil langkah pencegahan tanpa menunggu krisis terjadi. Pernyataan itu disampaikan Amran dalam keterangannya pada Senin (4/5).

Selain penurunan harga, pemerintah juga memangkas 145 regulasi terkait pupuk melalui Instruksi Presiden. Langkah deregulasi ini ditujukan untuk mempercepat jalur distribusi, mulai dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga pupuk diterima langsung oleh petani.

Akses pupuk turut dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Dalam penjelasan pemerintah, tekanan pada pasar pupuk global meningkat sejak Februari 2026 ketika konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Pada periode yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, yang kemudian mendorong harga urea global naik lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk, termasuk ancaman terhadap produksi pangan. Penurunan harga pupuk bersubsidi di Indonesia disebut mencakup seluruh jenis pupuk yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.

Pemerintah juga menyatakan telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Dengan strategi itu, dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China diharapkan dapat diminimalkan.