Pemerintah memutuskan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% di tengah lonjakan harga pupuk global yang disebut telah menembus lebih dari 40%. Kebijakan ini diambil saat situasi pasokan pupuk dunia bergejolak dan dinilai ditujukan untuk menjaga produksi pangan nasional tetap stabil.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penurunan harga tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi krisis sejak dini. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah tidak menunggu krisis terjadi, melainkan merespons melalui kebijakan.

Menurut Amran, tekanan global meningkat sejak awal 2026, ketika konflik di Timur Tengah disebut menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Pada saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen, yang memperburuk gangguan pasokan dan memicu kenaikan harga urea dunia dalam waktu singkat.

Di tengah tren kenaikan harga global, pemerintah justru menurunkan harga pupuk bersubsidi yang mencakup urea, NPK, hingga ZA. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli petani dan memastikan musim tanam tetap berjalan.

Selain penyesuaian harga, pemerintah juga melakukan pembenahan distribusi. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas untuk mempercepat penyaluran. Skema distribusi disebut disederhanakan dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani, dengan pengurangan hambatan birokrasi.

Digitalisasi penyaluran juga diperkuat melalui integrasi data berbasis KTP dan perluasan jaringan kios pupuk hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan telah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Dari sisi pasokan, pemerintah menyatakan telah melakukan diversifikasi sumber sejak 2025. Langkah ini disebut membantu meredam dampak gangguan dari Timur Tengah dan pembatasan ekspor China, sehingga ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga.

Pemerintah memperkirakan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi dapat menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare setiap musim tanam. Disebutkan pula lebih dari 16 juta petani diharapkan memperoleh akses pupuk yang lebih mudah dan merata.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaring pengaman agar petani tetap memperoleh keuntungan di tengah fluktuasi harga.

Dalam keterangannya, Amran juga menyebut ketahanan pangan nasional diperkuat oleh cadangan beras pemerintah yang diklaim telah melampaui 5 juta ton. Ia menyatakan stok tersebut menjadi bantalan di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global.

Amran menegaskan kebijakan ini bukan semata langkah jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menjaga petani tetap berproduksi dan memastikan pasokan pangan nasional aman di tengah gejolak global.