Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk seluruh jenis pupuk yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA. Kebijakan tersebut diumumkan pada Minggu (3/5/2026) di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan pupuk dunia.

Penurunan harga disebut sebagai respons atas gejolak pasar global. Sejak Februari 2026, penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah dilaporkan memutus sekitar sepertiga jalur perdagangan pupuk dunia. Pada saat yang sama, China menghentikan ekspor nitrogen utama, yang mendorong harga urea global melonjak lebih dari 40% dalam waktu singkat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan ini merupakan langkah antisipasi yang telah dirancang sebelum krisis terjadi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar pemerintah tidak menunggu krisis, melainkan melakukan mitigasi melalui kebijakan.

Selain penurunan harga, pemerintah juga memangkas 145 regulasi di sektor pupuk melalui Instruksi Presiden. Langkah deregulasi ini ditujukan untuk memperpendek rantai distribusi, dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke tangan petani.

Akses pupuk bersubsidi juga dipermudah melalui sistem berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP), disertai perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Dari sisi pasokan, pemerintah menyebut diversifikasi sumber impor yang dilakukan sejak 2025 dapat meredam dampak penutupan Selat Hormuz maupun pembatasan ekspor dari China.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menekan biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Disebutkan pula lebih dari 16 juta petani akan merasakan manfaat dari perluasan akses pupuk, sekaligus terlindungi dari risiko kelangkaan akibat distribusi yang selama ini dinilai belum merata.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan pendapatan bagi petani setelah panen.

Mentan Amran juga menyatakan ketahanan pangan nasional berada dalam posisi kuat. Cadangan beras pemerintah disebut telah melampaui 5 juta ton, yang diklaim sebagai angka tertinggi yang pernah dicapai.

Capaian cadangan beras tersebut dikaitkan dengan program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog yang disebut berjalan konsisten. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi global dan menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional melalui kebijakan yang terukur.