Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Kebijakan ini akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk diikuti sektor swasta, dengan pengecualian bagi layanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan WFH tersebut masih akan dirinci lebih lanjut. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya dimulai setelah Lebaran dan tidak berlaku setiap hari.
“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di lapangan.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kenaikan harga energi global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Lonjakan harga minyak dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi, sehingga pemerintah menilai perlu langkah pengendalian konsumsi, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa WFH berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi melalui pengurangan mobilitas harian. Ia memperkirakan, berdasarkan perhitungan kasar, penerapan WFH dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM.
Menurut Purbaya, pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas. “Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya.
Ia juga menilai penentuan hari WFH, misalnya pada Jumat, berpotensi menciptakan akhir pekan lebih panjang. Kondisi itu dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah untuk menghadapi potensi krisis energi, termasuk penerapan WFH dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. “Jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya, semua upaya kita pelajari, ya, kan. Pertama, kita harus turunkan konsumsi, kita bisa turunkan konsumsi," ujar Prabowo.
Di tingkat global, International Energy Agency (IEA) juga menyuarakan langkah penghematan BBM, mulai dari penerapan WFH hingga pembatasan penggunaan pesawat. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyatakan penghematan perlu dilakukan secara luas oleh pemerintah, pelaku usaha, dan rumah tangga.
“Laporan hari ini menyajikan berbagai langkah konkret dan segera yang dapat diambil dari sisi permintaan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan rumah tangga untuk melindungi konsumen dari dampak krisis ini,” ujar Fatih, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/3).
IEA juga menyarankan penurunan batas kecepatan kendaraan di jalan raya setidaknya 10 kilometer per jam untuk menekan konsumsi bahan bakar. Selain itu, sebagai bagian dari upaya meredam lonjakan harga minyak, IEA bersama negara-negara anggotanya menyepakati pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar.
“Kami baru saja meluncurkan pelepasan terbesar sepanjang sejarah dari cadangan minyak darurat IEA dan saya terus berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah utama di seluruh dunia, termasuk produsen dan konsumen energi besar, sebagai bagian dari diplomasi energi internasional kami,” kata Fatih.
Pada 11 Maret, IEA disebut telah sepakat untuk melepas rekor 400 juta barel minyak dari cadangan strategis guna menekan lonjakan harga minyak, dengan Amerika Serikat menyumbang porsi terbesar dari pasokan yang dilepas.
