Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengguncang stabilitas pasokan energi global serta memicu ketidakpastian harga minyak dunia. Bagi Indonesia yang berstatus importir minyak neto, situasi ini dinilai meningkatkan kerentanan terhadap lonjakan harga yang berpotensi menekan ruang fiskal dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah menilai, tanpa langkah antisipatif, kenaikan biaya energi dapat merembet ke biaya logistik dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Kekhawatiran turut mengarah ke Selat Hormuz, jalur strategis yang disebut mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak global dan kini berada dalam pengawasan ketat pihak Iran.

Presiden RI Prabowo Subianto memandang kondisi tersebut sebagai momentum untuk mempertegas kedaulatan energi. Pemerintah menyusun strategi responsif agar aktivitas ekonomi domestik tetap stabil tanpa terlalu tersandera fluktuasi harga energi internasional. Langkah yang ditempuh mencakup efisiensi di dalam negeri, diversifikasi pasokan, penguatan diplomasi energi, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Efisiensi domestik dimulai dari sektor publik

Upaya efisiensi dirancang dimulai dari sektor publik sebagai pelopor. Pemerintah menyiapkan penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dijalankan seiring penguatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, serta optimalisasi operasional gedung perkantoran.

Kebijakan ini diposisikan bukan hanya sebagai respons darurat, tetapi juga bagian dari modernisasi birokrasi berbasis digital untuk menekan mobilitas fisik yang berkontribusi pada konsumsi bahan bakar transportasi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mengurangi frekuensi perjalanan tanpa mengganggu koordinasi antarlembaga.

Di sektor pendidikan, pemerintah menyesuaikan metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Kegiatan praktikum tetap diarahkan berlangsung tatap muka untuk menjaga kualitas kompetensi siswa. Seluruh rangkaian penghematan di sektor publik tersebut dijadwalkan mulai berjalan efektif pada April 2026 dengan target penurunan konsumsi BBM dan listrik secara konsisten di instansi negara.

Pemerintah juga mengkaji kembali opsi kerja fleksibel atau work from home sebagai langkah yang dinilai efektif menekan mobilitas warga dan konsumsi bahan bakar transportasi. Di luar aspek teknis, penguatan budaya hemat energi disebut menjadi kunci ketahanan nasional melalui perubahan perilaku konsumsi.

Di sisi lain, harga BBM bersubsidi disebut akan dijaga tetap stabil sebagai bantalan sosial. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang dapat mengganggu ketersediaan stok. Pemerintah melaporkan stok BBM nasional berada pada kisaran 21 hingga 25 hari dan terus diperbarui melalui pasokan rutin dari produksi dalam negeri dan impor.

Diversifikasi pasokan untuk kurangi risiko jalur rawan

Selain efisiensi, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber impor untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan geopolitik yang tengah bergejolak. Sebagian impor minyak mentah dialihkan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, serta membuka opsi dari negara mitra lain seperti Rusia, sepanjang dinilai memberikan nilai ekonomis yang kompetitif.

Diversifikasi ini ditujukan untuk mengurangi risiko pelayaran di jalur rawan seperti Selat Hormuz, yang disebut sebelumnya menyumbang 20–25% dari total impor nasional. Pemerintah menyatakan telah mengamankan komitmen belanja energi senilai 15 miliar dolar AS melalui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

Komitmen tersebut mencakup pengadaan produk BBM olahan senilai 7 miliar dolar AS, minyak mentah untuk cadangan nasional sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta sektor LPG senilai 3,5 miliar dolar AS. Pemerintah menegaskan pengalihan sumber pasokan dilakukan untuk menjamin keamanan jalur tanpa menambah total volume impor nasional, dengan pertimbangan harga pasar yang dinilai kompetitif dan menguntungkan bagi fiskal.

Sejalan dengan itu, pemerintah melanjutkan upaya mengejar target Cadangan Penyangga Energi (CPE) selama 90 hari sebagai instrumen untuk memberi ruang waktu lebih panjang bagi perekonomian jika terjadi gangguan pasokan global secara mendadak.

Diplomasi energi dan percepatan transisi

Pemerintah juga menekankan pentingnya diplomasi internasional, terutama dengan negara-negara Indo-Pasifik, untuk memastikan keamanan jalur pelayaran energi global. Komunikasi regional dipandang membantu memetakan risiko pasar sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Diplomasi tersebut disebut turut membuka peluang transfer teknologi untuk mempercepat pengembangan energi alternatif. Pemerintah menempatkan transisi energi sebagai pilar strategi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini, porsi EBT nasional disebut berada di kisaran 15,75% hingga akhir tahun lalu. Pemerintah menargetkan bauran EBT meningkat menjadi 17% hingga 21% pada 2026. Untuk mempercepat pelaksanaan dan memangkas hambatan birokrasi, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi Nasional.

Satgas diarahkan mengejar implementasi energi bersih, termasuk program 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dengan fokus percepatan pembangunan PLTS di sekolah-sekolah dan desa-desa. Pemerintah menyebut potensi energi surya Indonesia mencapai 3.217 GW, namun pemanfaatannya masih minim, sehingga investasi pada infrastruktur hijau diprioritaskan untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan kebutuhan energi bersih nasional.

Pembangunan PLTS skala besar juga dipacu, terutama di pulau-pulau terpencil, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi bersih. Selain itu, konversi ke kendaraan listrik serta perluasan produksi bioenergi seperti biodiesel dan bioetanol menjadi prioritas untuk menekan impor fosil. Sektor panas bumi dengan kapasitas melampaui 2,6 gigawatt tetap diposisikan sebagai pilar kelistrikan berkelanjutan.

Dari sisi keamanan, pemerintah menyoroti perlunya perlindungan infrastruktur kritis. Pengamanan jaringan listrik dan data pemerintahan disebut perlu diperkuat dengan teknologi siber mutakhir mengingat ancaman terhadap fasilitas vital dapat menjadi bagian dari dinamika konflik modern.

Dengan kombinasi langkah efisiensi, penataan ulang sumber pasokan, diplomasi, dan percepatan transisi energi, pemerintah menilai gejolak di jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi ujian ketangguhan sekaligus momentum untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.