Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah terus memperkokoh ketahanan pangan nasional secara mandiri agar tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global, tanpa bergantung pada negara lain. Menurut dia, setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangannya karena dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius.
Pernyataan itu disampaikan Amran menyikapi potensi meningkatnya krisis pangan global akibat konflik di Timur Tengah yang dinilai dapat memicu ketidakstabilan pasokan dan harga pangan di berbagai negara. Ia juga merujuk pada laporan terbaru World Food Programme (WFP) yang memperingatkan eskalasi konflik berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut hingga rekor, dengan tambahan hampir 45 juta orang pada 2026.
Amran menilai ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global. Kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik disebut berpotensi memicu inflasi pangan seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia-Ukraina pada 2022. Dampak konflik, kata dia, tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke berbagai negara melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan dinilai paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
Di tengah situasi tersebut, Amran menyebut Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah, menurutnya, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Ia menyatakan Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan untuk mencapai swasembada.
Amran menjelaskan strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara itu, ekstensifikasi ditempuh melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
Pemerintah, lanjut Amran, juga melakukan reformasi di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional. Reformasi yang disebut paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan banyak regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani. Dampak yang disampaikan Amran antara lain biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Selain deregulasi, modernisasi pertanian disebut menjadi kunci peningkatan produksi. Mekanisasi dinilai memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut, menurut Amran, menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
Amran juga menyampaikan produksi beras nasional berada dalam kondisi surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah (CBP) disebut telah mencapai lebih dari empat juta ton dan diproyeksikan meningkat dalam beberapa bulan berikutnya.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional. Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru yang diproyeksikan menjadi sumber produksi beras di masa depan.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, Amran menyatakan pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada yang berkelanjutan.
