Pemerintah Indonesia memperkuat mekanisme debottlenecking channel atau saluran penyelesaian hambatan investasi sebagai langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fundamental ekonomi domestik Indonesia berada dalam kondisi yang solid. Pernyataan itu disampaikan saat membuka International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Airlangga menyebut ekonomi global pada 2026 masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, dengan dukungan fundamental domestik.
Ia juga menyampaikan bahwa risiko Indonesia mengalami resesi dinilai sangat rendah. Menurutnya, probabilitas resesi Indonesia berada di bawah 5%, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada.
Ketahanan tersebut, kata Airlangga, didukung data triwulan I 2026 yang menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Sejumlah indikator lain juga disebut menunjukkan tren positif, antara lain inflasi yang terjaga di level 2,42%, keyakinan konsumen yang tetap kuat, neraca perdagangan yang mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang dinilai solid untuk mendukung stabilitas sektor keuangan.
Dalam upaya mempercepat pertumbuhan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas tersebut bertugas menyederhanakan proses birokrasi dan mempercepat penyelesaian hambatan pada program strategis nasional.
Airlangga menjelaskan mekanisme debottlenecking memiliki tiga fungsi utama. Pertama, deteksi real-time untuk menangkap dan mengelola hambatan saat itu juga. Kedua, sebagai kanal kredibel yang memberi ruang bagi investor menyampaikan keluhan secara langsung. Ketiga, menghasilkan rekomendasi kebijakan dengan mengubah masukan investor menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti.
Ia berharap penguatan kanal ini dapat memperkuat kepastian berusaha dan membuat respons pemerintah terhadap kendala investasi lebih cepat. Dalam penutup sambutannya, Airlangga mendorong agar hambatan yang ada dapat diubah menjadi peluang perbaikan melalui diskusi yang produktif dan masukan yang konstruktif.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai mekanisme Kanal Debottlenecking lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi karena perbaikan regulasi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Ia menyebut pemerintah mendengar langsung masalah dari sektor swasta, menyelesaikannya, lalu memperbaiki regulasi sesuai kebutuhan agar hasilnya lebih cepat dan lebih nyata.
