JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memangkas harga pupuk subsidi hingga 20 persen di tengah krisis pupuk global. Kebijakan tersebut, menurut Amran, ditetapkan untuk menjaga produksi pangan nasional tetap berjalan.
Amran menyebut pemangkasan harga pupuk subsidi itu dilakukan jauh sebelum konflik di Asia Barat meletus dan memicu gangguan pasokan urea di pasar global. “Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan,” kata Amran, dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (5/5/2026).
Menurut Amran, kebijakan itu menunjukkan kemampuan presiden dalam membaca dinamika global, termasuk risiko pada ketersediaan pupuk. Ia menuturkan, akibat perang, banyak negara mengalami krisis pupuk karena rantai pasok urea dari negara-negara Teluk di Asia Barat terputus. “Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran.
Diskon pupuk subsidi 20 persen disebut telah diberlakukan sejak 2025 dan dilanjutkan hingga saat ini. Amran menyampaikan volume pupuk subsidi yang disalurkan mencapai 9,8 juta ton dengan nilai Rp 46,87 triliun.
Amran menambahkan, kebijakan tersebut berjalan di tengah gejolak geopolitik. Ia menyebut perang di Asia Barat antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran yang meletus pada 28 Februari berdampak pada penutupan Selat Hormuz, yang dikenal sebagai salah satu jalur distribusi perdagangan pupuk dunia. Pada saat yang bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.
Situasi itu, menurut Amran, memengaruhi harga urea di pasar global. Data Trading Economics menunjukkan harga urea global berada di level 585 dollar AS per ton. Sejak perang meletus, harga urea sempat mencapai puncaknya di level 720 dollar AS per ton pada 15 April.
Amran menilai sejumlah negara di Asia Tenggara yang mengandalkan urea impor kini menghadapi ancaman krisis pangan.
Selain menurunkan harga, pemerintah juga memangkas rantai distribusi pupuk yang dinilai selama ini membuat pupuk sulit diakses petani. Amran menyebut sebanyak 145 regulasi pupuk dihapus melalui Instruksi Presiden untuk membuat distribusi lebih efektif.
