Pemerintah menilai tekanan akibat krisis global dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional. Pandangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian bidang kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK, 23 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyampaikan kembali arahan Presiden yang sebelumnya disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026. Menurut Presiden, situasi global saat ini justru menjadi faktor pendorong percepatan berbagai rencana strategis pemerintah.
“... krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita memaksakan akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” kata Menko PMK mengutip arahan Presiden.
Selain fokus pada kemandirian pangan dan energi, pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Menko PMK menekankan pentingnya memastikan proses pembelajaran siswa tetap berjalan normal dan optimal agar tidak terjadi learning loss.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama, pembelajaran tatap muka disebut tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah menilai kualitas pendidikan perlu dijaga melalui proses belajar yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, layanan medis esensial di sektor kesehatan juga dipastikan tetap beroperasi secara penuh.
Menko PMK menyebut, sebelumnya sempat muncul wacana penerapan metode hybrid yang memadukan pembelajaran luring dan daring. Namun, setelah pembahasan lintas kementerian, pembelajaran daring dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi saat ini.
Ia juga menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas Presiden, dengan sejumlah program strategis seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Percepatan peningkatan mutu pendidikan, menurutnya, perlu dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Di sisi lain, transformasi pemerintahan juga terus didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, dan penguatan pelayanan publik. Efisiensi anggaran dan tata kerja menjadi perhatian, termasuk pemangkasan perjalanan dinas yang tidak esensial, optimalisasi pertemuan daring, serta penerapan pengaturan kerja fleksibel (FWA) secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan yang berkeadilan harus diperkuat dengan cara kerja yang lebih cerdas dan efisien,” ujar Menko PMK.
