Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah libur Lebaran 2026. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama terkait potensi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

“Nanti (pelaksanaannya) kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.

Airlangga menyampaikan harapan agar kebijakan fleksibilitas kerja tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan pemerintah pusat, tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Menurutnya, penerapan WFH dapat mengurangi mobilitas harian sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ikut ditekan.

“Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita perlkukan,” ujar Airlangga.

Rencana WFH ini disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi.

Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif lain untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM dan komoditas, antara lain meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.