Pemerintah pusat tengah mengkaji sejumlah langkah strategis untuk menekan dampak ekonomi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sektor pemerintah maupun swasta sebagai upaya penghematan energi nasional.
Presiden Prabowo menjelaskan, usulan tersebut berkaca pada langkah darurat yang disebut telah diterapkan Pakistan. Selain WFH, skenario pemotongan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan juga masuk dalam pembahasan sebagai tindakan kritis atau critical measures.
"Mereka menganggap situasi ini sudah kritis. Sama seperti saat kita menghadapi pandemi COVID-19 dahulu, mereka melaksanakan WFH untuk semua kantor, baik pemerintah maupun swasta dengan kuota 50 persen. Bahkan hari kerja dipotong menjadi empat hari saja," ujar Prabowo di Jakarta.
Dalam konteks efisiensi, Presiden menekankan bahwa krisis energi menuntut pengorbanan dari berbagai lini. Ia menyinggung perbandingan kebijakan di Pakistan, termasuk pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, yang menurutnya diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan terdampak inflasi.
Sejumlah langkah efisiensi lain yang disebutkan mencakup pengurangan ketersediaan BBM di kementerian, serta larangan penggunaan bagi 60 persen kendaraan dinas pemerintah. Pemerintah juga berencana menghentikan sementara belanja asing, kunjungan luar negeri, hingga pengadaan mebel yang menggunakan dana negara. Di sektor pendidikan, perguruan tinggi diimbau mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring.
Wacana WFH turut mendapat respons dari Partai Golkar. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan diterapkan secara nasional. Menurutnya, prioritas WFH sebaiknya diarahkan ke wilayah dengan tingkat konsumsi BBM tertinggi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Irawan menyebut ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 30 persen konsumsi BBM nasional karena merupakan kawasan megapolitan. "Wilayah lain mungkin tidak harus memberlakukan WFH. Pemetaan yang akurat sangat penting agar dampak ekonomi tetap terkendali. Kebijakan ini harus dilihat sebagai respons darurat yang bersifat sementara," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat apabila kebijakan WFH resmi diberlakukan. Ia menyebut stok kebutuhan pokok dan energi di Jakarta menjelang Idul Fitri masih tergolong aman, namun tekanan pada penyediaan gas dan BBM akibat konflik internasional mulai terasa.
Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan memantau fluktuasi harga komoditas hingga pasca Lebaran. Terkait teknis kerja, ia menegaskan Jakarta akan melakukan sinkronisasi dengan arahan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global.
