Kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 dan kini memengaruhi banyak aspek kehidupan. AI dipahami sebagai kumpulan teknologi dengan sistem adaptif yang mampu belajar dari data, seperti yang digunakan untuk pengenalan wajah, pemahaman bahasa, hingga menggerakkan robot dan mobil tanpa pengemudi.
Di dalamnya, AI mencakup bidang seperti penglihatan komputer, pengenalan suara, dan robotika. Perkembangan teknologi ini didorong oleh kemampuan komputasi yang semakin kuat serta teknik pengolahan data yang makin maju, sehingga memperluas kemampuan manusia dalam berbagai aktivitas.
PBB menilai AI berpotensi membantu pencapaian berbagai tujuan global. Teknologi ini disebut dapat mendorong inklusi, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga 80 persen. Contoh pemanfaatannya antara lain deteksi penyakit lebih cepat, pemantauan tanaman dan iklim, pembelajaran yang lebih disesuaikan untuk tiap siswa, serta penentuan lokasi krisis dan penyaluran bantuan yang lebih cepat. AI juga dipandang dapat membantu PBB merespons ancaman, memperkuat kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis iklim, dan menyelamatkan nyawa.
Namun, manfaat AI belum dirasakan secara merata. Teknologi ini masih banyak terkonsentrasi di negara maju dan perusahaan besar. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan bahwa banyak negara masih kesulitan mengakses AI, sehingga kerja sama dan solidaritas global dinilai penting agar negara berkembang turut memperoleh manfaatnya.
PBB juga mengingatkan bahwa tanpa aturan yang jelas, AI berisiko memperlebar kesenjangan digital dan paling merugikan kelompok rentan. Karena itu, tata kelola AI yang inklusif dipandang perlu dibangun demi kepentingan semua pihak. Di sisi lain, perkembangan yang cepat turut membawa risiko, termasuk penyebaran informasi yang salah serta ancaman terhadap hak asasi manusia.
Seiring meluasnya penggunaan AI, kebutuhan akan aturan global semakin mengemuka agar manfaatnya dapat dimaksimalkan dan risikonya terkendali. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang AI yang bertugas menilai perkembangan terbaru dan memberikan rekomendasi tata kelola internasional dengan pendekatan inklusif.
Badan ini beranggotakan 39 pakar lintas bidang dan bertujuan mendorong aturan AI yang sejalan dengan hak asasi manusia dan SDGs. Prosesnya melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar keputusan yang diambil bersifat kolaboratif. Laporan akhirnya memuat panduan global untuk mengurangi risiko AI sekaligus membagi manfaatnya secara lebih merata, termasuk dorongan agar PBB menciptakan aturan global yang inklusif, usulan tujuh langkah untuk menutup kesenjangan aturan AI saat ini, serta ajakan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk bekerja sama mengembangkan AI yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.
Upaya penguatan kerja sama juga tercermin dalam Global Digital Compact, sebuah kesepakatan dunia untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan teknologi digital dan AI. Dokumen ini disepakati pada September 2024 bersamaan dengan Pact for the Future, dan berisi panduan bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama digital, memperluas pemanfaatan teknologi, serta menutup kesenjangan digital.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil diskusi 193 negara anggota. Negara-negara yang menandatangani menyatakan komitmen menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia di ruang online, dengan tujuan menciptakan ruang digital yang aman dan terlindungi bagi semua orang. Global Digital Compact juga mengakui peran sektor swasta, peneliti, komunitas teknis, dan masyarakat sipil, serta mengajak seluruh pihak bekerja sama membangun masa depan digital yang terbuka, aman, dan bermanfaat.
Dalam kerangka Global Digital Compact, panel dan dialog AI juga dibentuk sebagai kerja sama antarnegara yang dipimpin bersama oleh Kosta Rika dan Spanyol. Inisiatif ini bertujuan membentuk Panel Ilmiah Internasional Independen tentang AI serta mendorong dialog global mengenai cara mengatur teknologi tersebut.
