Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mendorong pemerintah mempercepat penerapan kebijakan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat implementasi B50.
Tungkot menilai kebijakan biodiesel 50 persen diperlukan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian pasar energi global. Ia mengingatkan fluktuasi harga minyak dunia dapat mengganggu ketersediaan stok solar di dalam negeri dan berisiko mendorong inflasi.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak terhadap anggaran negara. “Kenaikan harga minyak bumi dunia akan menambah beban bagi APBN. Setiap 10 dolar AS per barrel kenaikan harga impor minyak bumi, beban tambahan APBN meningkat sekitar Rp 20-30 triliun,” ujar Tungkot, Rabu (18/3).
Paspi menilai situasi di Timur Tengah, termasuk jalur distribusi energi di Selat Hormuz, berpengaruh besar terhadap pasokan energi fosil dunia. Jalur tersebut disebut menjadi pemasok vital bagi sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan energi fosil global.
Ketidakstabilan di kawasan itu dinilai berpotensi meningkatkan beban pembiayaan impor energi dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Karena itu, Paspi menekankan pentingnya pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi bahan bakar fosil untuk memperkuat ketahanan nasional.
Dengan latar kondisi tersebut, Paspi kembali mendorong percepatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 sebagai salah satu langkah menghadapi krisis minyak global dan menekan risiko ekonomi akibat gejolak harga energi.
