JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang melarang operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta mengimpor bahan bakar minyak (BBM) diprediksi tidak akan signifikan menghemat devisa negara. Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa meskipun impor BBM oleh swasta dihentikan, PT Pertamina (Persero) diperkirakan masih perlu mengimpor minyak mentah (crude) untuk memenuhi kebutuhan produksi BBM nasional.

Fahmy menjelaskan bahwa produksi minyak dalam negeri terus mengalami penurunan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan BBM di dalam negeri. Oleh sebab itu, impor crude oil menjadi keharusan agar Pertamina dapat memproses dan menyediakan BBM tidak hanya untuk kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga untuk dipasarkan ke SPBU swasta.

"Ini sebenarnya hanya mengalihkan jenis impor saja. Jumlah devisa yang dikeluarkan untuk impor tetap sama. Jadi, menghentikan impor bensin sementara impor minyak mentah meningkat, pada dasarnya tidak menghemat devisa," ujar Fahmy saat dihubungi, Selasa (20/1/2026).

Selain itu, Fahmy menyoroti kapasitas produksi kilang minyak di Indonesia yang belum memadai. Ia menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan proyek-proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), seperti yang sedang berlangsung di Kilang Balikpapan, untuk meningkatkan kemampuan pengolahan minyak mentah dalam negeri.

Dengan pengembangan kilang tersebut, diharapkan ketergantungan terhadap impor minyak mentah dapat dikurangi secara bertahap, sehingga berkontribusi pada penghematan devisa dan ketahanan energi nasional.