Negara-negara di Asia Timur mulai mencari pemasok dan sumber energi baru di tengah gangguan pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong lonjakan harga serta meningkatkan ketidakpastian pasokan energi.
Data U.S. Energy Information Administration menunjukkan lebih dari 80 persen gas alam cair (LNG) yang melintasi Selat Hormuz pada 2024 dikirim ke Asia. Sebagian besar pasokan itu menuju Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang bergantung pada impor energi untuk menopang aktivitas industri.
Jepang mengandalkan cadangan strategis minyak sebagai lini pertahanan utama. Negara itu memiliki cadangan setara sekitar 254 hari konsumsi, sistem yang dibangun sejak krisis minyak Arab pada 1970-an. Pada pekan ini, pemerintah Jepang mulai melepas cadangan sekitar 45 hari untuk menahan lonjakan harga bahan bakar di tengah perlambatan impor minyak mentah.
Langkah serupa terakhir dilakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kebijakan tersebut diharapkan membantu menjaga keberlangsungan industri padat energi di Jepang, termasuk sektor otomotif, baja, dan mesin berat. Sejumlah perusahaan besar seperti Toyota, Mitsubishi, dan Nippon Steel disebut sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.
Sementara itu, Korea Selatan berencana melepas 22,46 juta barel dari cadangannya sebagai bagian dari koordinasi terbesar yang pernah dilakukan oleh International Energy Agency.
Namun, para analis menilai penggunaan cadangan energi bukan solusi jangka panjang. Pelepasan cadangan dinilai hanya memberi bantalan sementara bagi kilang terhadap gangguan pasokan, tanpa meningkatkan total ketersediaan energi suatu negara kecuali cadangan tersebut dapat digantikan melalui pembelian baru.
Analis energi dari Kpler, Muyu Xu, memperingatkan bahwa jika krisis berlanjut, kekurangan minyak mentah dapat kembali terjadi. Menurutnya, pelepasan cadangan mungkin hanya mampu menjaga operasional kilang selama beberapa pekan tambahan, tetapi perusahaan berpotensi harus memperlambat produksi apabila gangguan terus berlangsung.
“Kesulitan mendasar tidak akan terselesaikan dengan langkah ini,” kata Direktur Renewable Energy Institute Jepang, Mika Ohbayashi.
