BERITA TERKINI
Myanmar Berlakukan Ganjil Genap Kendaraan Pribadi Mulai 7 Maret 2026 untuk Hemat BBM

Myanmar Berlakukan Ganjil Genap Kendaraan Pribadi Mulai 7 Maret 2026 untuk Hemat BBM

Pemerintah Myanmar akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi mulai Sabtu, 7 Maret 2026, dengan menerapkan sistem ganjil genap berdasarkan nomor pelat. Kebijakan ini diumumkan di tengah kekhawatiran atas pasokan energi global dan ditujukan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) yang kian sulit diperoleh.

Menurut laporan Reuters yang dikutip Kamis, 5 Maret 2026, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar (NDSC) menetapkan kendaraan dengan pelat nomor genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap, sementara pelat nomor ganjil hanya diizinkan pada tanggal ganjil. Kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, dikecualikan dari pembatasan tersebut.

Langkah ini diambil saat gangguan rantai pasok energi global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Myanmar disebut sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan, terutama dari Singapura dan Malaysia yang selama ini menjadi pusat pengolahan regional minyak mentah dari Timur Tengah. Ketergantungan tersebut membuat Myanmar rentan terhadap perubahan harga dan ketersediaan BBM.

Situasi juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya pengiriman global yang dikaitkan dengan perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Disebutkan pula adanya penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi distribusi minyak dari Timur Tengah ke pasar Asia. Kondisi ini dinilai menghambat pergerakan kapal tanker yang membawa minyak mentah dan produk olahan ke pelabuhan-pelabuhan Asia, termasuk Myanmar.

Dalam pengumumannya, NDSC turut memperingatkan pelaku usaha maupun individu agar tidak menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Pemerintah menyatakan penimbunan akan ditindak tegas dan pelakunya terancam hukuman berat, dengan tujuan mencegah spekulasi serta menjaga distribusi BBM yang terbatas tetap berjalan adil.

Kebijakan ganjil genap memunculkan beragam respons di masyarakat. Di Yangon, warga menyampaikan kekhawatiran bahwa pembatasan kendaraan pribadi dapat mendorong kenaikan biaya hidup dan semakin menyulitkan aktivitas harian, terutama di tengah persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi. Bagi sebagian warga, kendaraan pribadi menjadi sarana utama untuk bekerja, berbelanja, dan menjalankan kebutuhan sehari-hari, sehingga pembatasan dinilai memaksa mereka mencari alternatif transportasi yang belum tentu lebih murah atau nyaman.

Dampak ekonomi juga menjadi perhatian. Pembatasan kendaraan pribadi berpotensi menghambat aktivitas bisnis dan perdagangan, terutama bagi pihak yang bergantung pada mobilitas untuk mengangkut barang dan jasa. Kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap sektor pariwisata, mengingat kemungkinan wisatawan menghadapi kesulitan bepergian.

Tanda-tanda krisis pasokan BBM terlihat di Myawaddy, kota perbatasan Myanmar, yang dilaporkan kehabisan BBM sejak malam 3 Maret. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar setempat terpaksa tutup sementara, sementara warga dilaporkan mengantre di SPBU Mae Sot, Thailand, untuk mendapatkan bahan bakar.

Seorang warga yang tinggal di dekat perbatasan mengatakan banyak orang menyeberang ke Mae Sot untuk mengisi BBM, dan ia melihat antrean kendaraan dalam jumlah besar di pom bensin Thailand.

Di sisi lain, pemerintah Myanmar disebut berupaya mencari solusi jangka panjang, termasuk meningkatkan impor bahan bakar dari Rusia dan Thailand. Rusia disebut menjadi pemasok energi yang kian penting bagi Myanmar setelah gangguan pasokan dari sumber tradisional, sementara Thailand menawarkan akses ke pasokan bahan bakarnya.

Pemerintah juga mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Investasi pada energi surya, angin, dan hidro dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan pemerintah berharap sumber energi tersebut dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan energi Myanmar ke depan.

Kebijakan ganjil genap ini digambarkan sebagai langkah sementara untuk merespons krisis energi. Efektivitasnya dinilai bergantung pada kemampuan penegakan aturan, tersedianya alternatif transportasi yang terjangkau, serta upaya peningkatan pasokan BBM dari berbagai sumber.