JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan situasi krisis global perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional, termasuk percepatan swasembada pangan dan energi.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada 24 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
“Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan dan energi, sekarang akan dipercepat,” ujar Muhadjir mengutip Presiden.
Selain fokus pada swasembada pangan dan energi, Muhadjir menyampaikan pemerintah memberi perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya menjaga proses pembelajaran tetap berjalan optimal guna mencegah terjadinya learning loss. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembelajaran tatap muka atau luring bagi siswa.
“Proses pembelajaran harus tetap berjalan seperti biasa dan semakin optimal. Jangan sampai terjadi learning loss,” ujarnya.
Muhadjir menambahkan, wacana penerapan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran luring dan daring sempat dibahas. Namun, saat ini pembelajaran daring dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ia juga menyampaikan pemerintah akan terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui sejumlah program prioritas, seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, yang berada dalam koordinasi lintas kementerian.
“Ini prioritas utama pemerintah, baik di Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisaintek,” katanya.
Di sektor kesehatan, Muhadjir memastikan layanan medis esensial tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika kebijakan efisiensi.
Sejalan dengan transformasi pemerintahan, Kemenko PMK juga mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi anggaran.
Menurutnya, perjalanan dinas non-esensial perlu dikurangi, sementara rapat dan koordinasi dapat dioptimalkan secara daring. Penerapan flexible working arrangement (FWA) juga akan dilakukan secara terukur untuk meningkatkan efektivitas kerja.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
