Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam (Gus Mufti), meminta pemerintah memberi perhatian serius pada perlindungan kelompok masyarakat rentan di tengah potensi dampak eskalasi krisis di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Mufti, setiap gejolak dan krisis cenderung paling berat dirasakan kelompok rentan, terutama masyarakat miskin. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan sosial yang memadai, termasuk sistem digital yang mampu merespons perubahan dengan cepat.

Ia juga menekankan pentingnya modernisasi dan kelincahan program perlindungan sosial. Mufti menilai akurasi data dan kecepatan distribusi bantuan menjadi kunci untuk memitigasi dampak krisis global terhadap masyarakat.

Selain aspek teknis penyaluran, Mufti menyoroti faktor anggaran sebagai penentu keberhasilan. Ia meminta alokasi fiskal untuk perlindungan sosial tetap memadai dan dikelola secara fleksibel, tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Mufti merinci tiga fokus yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyaluran anggaran perlindungan sosial maupun subsidi ke depan. Pertama, bantuan langsung kepada masyarakat paling miskin. Kedua, penguatan subsidi energi untuk mengantisipasi gejolak harga minyak dunia yang dinilai rentan meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Ketiga, memastikan perlindungan sosial terkait kesehatan tidak lagi dipersulit agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan lebih mudah.

Terkait keberlanjutan program unggulan pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal, Mufti menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan lebih terukur. Ia mencontohkan program Kopdes Merah Putih yang menurutnya perlu menemukan model bisnis yang benar-benar tepat sebelum memperoleh dukungan anggaran dalam skala besar.