Para menteri Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan rantai pasok global serta jalur perdagangan maritim, di tengah gangguan di Selat Hormuz yang dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Dalam pertemuan melalui konferensi video pada 30 April, para menteri ekonomi negara anggota ASEAN menyampaikan keprihatinan atas dampak gangguan di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperempat ekspor minyak dan gas alam cair dunia. Menurut mereka, situasi ini telah memicu krisis energi dan menimbulkan efek luas terhadap perdagangan, pangan, serta sektor keuangan.
Dalam pernyataan bersama yang dimuat di laman Keketuaan Filipina untuk ASEAN 2026 pada Senin (4/5), AECC menekankan perlunya menjaga jalur laut tetap aman dan terbuka, memastikan kebebasan navigasi, serta menjamin transit kapal dan pesawat yang aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. AECC juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus sejalan dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).
Selain itu, para menteri memperkuat komitmen untuk menerapkan perjanjian ASEAN dan menahan diri dari penerapan langkah-langkah non-tarif yang dinilai tidak perlu, maupun kebijakan lain yang berpotensi menghambat perdagangan. Penekanan diberikan pada komoditas strategis seperti energi, pangan, dan barang penting lainnya.
Sambil terus memantau perkembangan di Timur Tengah, ASEAN menyatakan akan memperkuat kerja sama, termasuk dengan mitra eksternal, untuk merespons krisis dan mendukung ketahanan kawasan. AECC juga menugaskan pejabat ekonomi senior dan badan sektoral terkait untuk memantau serta menilai perkembangan, sekaligus menyusun strategi regional yang komprehensif dan terpadu guna mengatasi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.
Selat Hormuz disebut masih menjadi “titik api” sejak konflik pecah pada akhir Februari. Dalam perkembangan yang disampaikan, Iran mengambil alih kendali atas jalur maritim strategis tersebut sebagai respons atas serangan AS dan Israel. Sementara itu, AS dilaporkan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan selat, menyusul gagalnya negosiasi damai setelah berakhirnya gencatan senjata.
