Ancaman krisis pangan global kembali menguat. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level rekor pada 2026.
Dalam skenario konflik berkepanjangan dan harga energi dunia tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan dapat jatuh ke kondisi rawan pangan akut. Situasi ini menegaskan ketahanan pangan sebagai isu strategis global yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.
Menanggapi peringatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Ia menekankan setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/03/2026).
Amran menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022. Menurut dia, dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke berbagai negara melalui rantai pasok global. Negara yang bergantung pada impor pangan dinilai paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Amran.
Di tengah ancaman tersebut, Amran menilai Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Ia menyebut program pembangunan pertanian saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimistis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” ujarnya.
Menurut Amran, peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi ditempuh melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara ekstensifikasi dilakukan lewat program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” katanya.
Amran menyebut dua pilar utama untuk menjaga swasembada pangan berkelanjutan, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. “Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada berkelanjutan, keluar dari permasalahan geopolitik kita terus benahi aturan, deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern kita masifkan,” tutur dia.
Ia juga menyampaikan pemerintah melakukan reformasi sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Deregulasi tersebut disebut memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” ujar Amran.
Reformasi yang disebut paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Mekanisme distribusi dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Amran mengatakan dampaknya antara lain biaya pupuk turun hingga 20% dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain deregulasi, modernisasi pertanian disebut mendorong efisiensi tenaga kerja hingga 90%, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun. Amran menyebut efisiensi itu menurunkan biaya produksi hingga 50% dan berdampak pada kesejahteraan petani.
“Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera. Ini yang sedang kita dorong di seluruh Indonesia,” kata Amran.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini, menurut dia, diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada. Untuk berkelanjutan tetap kita genjot sumber-sumber input produksi,” ujarnya.
Amran menyebut produksi beras nasional surplus sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah dilaporkan mencapai lebih dari 4 juta ton dan disebut optimistis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya.
“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” katanya.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa, termasuk memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru.
“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Ini untuk memastikan produksi pangan kita terus meningkat,” ujar Amran.
Ia menilai kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga bagi petani menjadi upaya untuk memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” kata Amran.
