Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sejumlah agenda di Jenewa, Swiss, pada Senin, 23 Februari 2026. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, ia menegaskan arah dan prioritas diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinilai semakin tidak menentu.

Sugiono mengawali kegiatannya dengan menghadiri High-Level Segment of the 61st Session of the UN Human Rights Council (Dewan HAM PBB). Dalam pernyataan nasional Indonesia, ia mendorong Dewan HAM PBB agar tetap konstruktif, inklusif, dan bebas dari politisasi.

Ia menekankan bahwa universalitas hak asasi manusia seharusnya menjadi faktor pemersatu negara-negara dalam tujuan bersama, bukan memecah belah melalui perbedaan pendekatan. Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Di forum yang sama, Sugiono mengumumkan pencalonan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2030–2032. Menurutnya, pencalonan itu merupakan wujud komitmen berkelanjutan Indonesia dalam memperkuat sistem HAM internasional.

Masih di Jenewa, Sugiono menyampaikan pernyataan dalam Segmen Tingkat Tinggi Konferensi Perlucutan Senjata 2026 (Conference on Disarmament). Ia menyoroti bahwa perlucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran, sehingga forum tersebut perlu memulihkan kredibilitasnya.

Ia menyatakan perlucutan senjata nuklir terkesan menjadi pilihan, di tengah upaya keras negara-negara non-senjata nuklir dalam isu proliferasi. Sugiono juga mendorong Konferensi Perlucutan Senjata untuk menunjukkan ketahanan dinamis agar tetap menjaga integritas dan tujuan utama di tengah ketegangan geopolitik. Ia menegaskan bahwa keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, pengendalian diri, dan dialog, bukan hanya pencegahan.

Di sela-sela sidang Dewan HAM PBB, Sugiono menggelar sejumlah pertemuan bilateral, termasuk dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin. Dalam pertemuan itu, ia kembali menegaskan posisi Indonesia mendukung rakyat Palestina serta menyoroti pentingnya proses politik yang kredibel menuju Solusi Dua Negara.

Sugiono menyatakan Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF). Ia menyebut fokus utama kontingen Indonesia dalam ISF adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan.

Menlu Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di berbagai forum internasional. Ia juga menegaskan kedalaman hubungan historis Palestina dan Indonesia, serta menyebut Presiden Mahmoud Abbas diundang untuk hadir dalam KTT Delapan Negara (D-8) yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada pertengahan April 2026.

Sugiono juga bertemu Menteri Luar Negeri Kirgizstan Jeenbek Kulubaev. Pertemuan tersebut disebut menjadi momentum awal untuk mempererat hubungan kedua negara. Keduanya sepakat menghidupkan kembali konsultasi bilateral, memperkuat dialog politik, serta menjajaki potensi perdagangan dan investasi, termasuk melalui kerja sama yang dapat dikembangkan dalam kerangka Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement.

Selain itu, Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla untuk membahas peluang kerja sama yang bertumpu pada kedekatan historis kedua negara. Ia juga melakukan pertemuan dengan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Volker Turk, dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi secara konstruktif dalam mekanisme HAM internasional. Volker Turk menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap kepemimpinan dan peran aktif di Dewan HAM PBB.

Rangkaian agenda Sugiono di Jenewa menegaskan posisi Indonesia yang menempatkan multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, serta diplomasi inklusif sebagai fondasi kebijakan luar negeri. Indonesia juga berupaya memposisikan diri sebagai mitra yang menjembatani perbedaan, memperkuat dialog, dan menjaga relevansi serta kredibilitas institusi global di tengah ketidakpastian dan meningkatnya rivalitas geopolitik.