JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah tetap mengutamakan proses pembelajaran tatap muka di tengah situasi krisis global. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar agar kualitas pendidikan tetap optimal dan tidak mengalami penurunan.
Pernyataan itu merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026. Menurut Pratikno, tantangan global justru harus menjadi pendorong percepatan transformasi nasional, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal,” kata Pratikno.
Pratikno menyebut sempat ada pembahasan mengenai opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan daring dan luring. Namun, pemerintah menyepakati bahwa sekolah jarak jauh belum menjadi urgensi saat ini, dengan pertimbangan menjaga mutu pendidikan dan mencegah terjadinya learning loss.
Ia juga menyoroti prioritas Presiden Prabowo di bidang pendidikan, yang mencakup program revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda. Menurutnya, agenda tersebut memerlukan pengawasan kualitas secara langsung sehingga peningkatan mutu pendidikan harus dipercepat.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Di luar sektor pendidikan, Pratikno juga menginstruksikan langkah efisiensi birokrasi sebagai bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih cerdas. Langkah itu meliputi percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemangkasan perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta penerapan skema kerja fleksibel (flexible working arrangement) bagi aparatur negara secara terukur.
Menurut Pratikno, penghematan dan efisiensi di berbagai bidang harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” katanya.
