Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan situasi krisis global perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi nasional, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan dan kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Pratikno dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026. Ia juga mengingatkan kembali arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, bahwa krisis global dapat menjadi pendorong percepatan agenda strategis nasional.
Menurut Pratikno, percepatan agenda tersebut mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi yang sebelumnya telah direncanakan, namun kini perlu dijalankan lebih cepat.
Di bidang pendidikan, Pratikno menekankan pentingnya menjaga kualitas pembelajaran agar tetap optimal dan tidak menimbulkan learning loss. Ia menyebut pembelajaran perlu tetap berjalan seperti biasa dengan mengutamakan pelaksanaan secara luring.
“Pembelajaran harus tetap berjalan seperti biasa dan diutamakan secara luring agar kualitas pendidikan siswa tetap terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.
Ia menambahkan, opsi pembelajaran hybrid sempat dibahas, namun saat ini belum menjadi prioritas karena fokus utama adalah menjaga efektivitas pembelajaran tatap muka.
Pratikno juga menyoroti percepatan pelaksanaan sejumlah program prioritas pendidikan, antara lain revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda yang berada dalam koordinasi lintas kementerian.
Sementara di sektor kesehatan, ia meminta layanan medis esensial tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.
Selain itu, Pratikno mendorong percepatan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja aparatur, serta efisiensi kerja. Langkah efisiensi yang didorong meliputi pemangkasan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat secara daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ucapnya.
